Beritariau.com, Pekanbaru - Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Rokan Hulu (Rohul) punya alasan kuat ketika kerap mempersoalkan Rencana APBD Perubahan Tahun 2014.

Rencana APBD itu, dituangkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Contohnya, pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat dari sebuah perusahaan daerah, tak lebih dari Rp200 Juta ditahun ini," tegas Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Rohul, Alpasirin kepada Beritariau.com, Sabtu (25/10/14).

Menurutnya, sejumlah kejanggalan semacam ini harusnya bisa ditelaah oleh Fraksi lain di DPRD Kabupaten Rohul. Sebab, katanya, jika hal seperti ini dibiarkan, maka kesalahan dalam sistem penganggaran akan kerap terjadi.

Ketidakrasionalan dan tak transparan ini seharunya bisa dibeberkan Bupati Rohul. Baik itu, hasil audit keuangan dari pendapatan.

Perlu diketahui, pada Selasa (28/10/14) mendatang akan digelar Sidang Paripurna DPRD Rohul dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2014 Kabupaten Rokan Hulu.

Disitu, nantinya seluruh Fraksi yang ada di DPRD Rohul akan menyampaikan pandangannya. [red]