Beritariau.com, Pekanbaru – Panitia Khusus (Pansus) penempatan Tenaga Kerja (Naker) dan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu DPRD Kota Pekanbaru, menggelar Hearing bersama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru dan tim ahli.

Pansus yang diketuai oleh Herwan Nasri itu, melakukan pembahasan dari tindaklanjut DPRD melalui kementerian di Jakarta.

Ketua Pansus Herwan Nasri mengatakan, adapun tujuan dari pembentukan Ranperda Tenaga kerja lokal yakni melindungi keberadaan tenaga kerja loKal dan hak-hak yang mereka dapat sehingga kedepan ada landasan serta paying hokum yang berlaku.

"Selama ini banyak kasus di kota Pekanbaru mengenai perusahaan-perusahaan skala nasional yang kurang memperkerjakan tenaga kerja local,” kata Herwan, kepada wartawan.

Selain itu, tentang hak mereka, Ranperda penempatan Naker lokal juga akan memprioritaskan tentang hak warga penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2016.

"Semua perusahaan wajib menampung minimal 1 persen pekerja disabilitas untuk karyawan mereka. Untuk produk hukum akan kita atur dahulu apabila perusahaan melanggar perda tersebut. Jika nantinya sudah disahkan, pemko dan DPRD bisa mengawal ini," pintanya.

Untuk ranperda bantua hukum bagi masyarakat tidak mampu kata Herwan merupakan produk baru.

Pihaknya berharap dengan adanya Ranperda ini, dapat mengakomodir masyarakat kalangan bawah terutama yang bersentuhan dengan persoalan hukum termasuk beban yang dianggarkan melalui APBD Pekanbaru.

"Biaya akan dibebankan ke pemerintah nantinya diatur didalam perda. Kasus seperti apa dan maksimal angka bayarnya. Untuk bocoran salah satu syaratnya yakni memiliki surat keterangan miskin," tutupnya. (*)

Disnaker Kota Pekanbaru melakukan ekpose terkait produk hukum yang nantinya disahkan melalui DPRD Kota Pekanbaru

Suasana Hearing Komisi III di Ruang Komisi

Disnaker Pekanbaru membacakan produk hukum Ranperda Penempatan Naker Lokal bersama tim Pansus DPRD Pekanbaru

RDP Pansus dan Disnaker di Ruang Banmus berlangsung dengan alot