Beritariau.com, Pekanbaru - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Derah (BPKAD) kota Pekanbaru, Bustami HY mengungkapkan, sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) di Pekanbaru tak paham menginventaris aset.

Menurutnya, hal inilah yang jadi penyebab Pekanbaru mendapatkan mendapatkan hasil audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Kadang-kadang dia (Para Kepsek, red) bikin bangunan dari dana yang dikumpul sendiri. Artinya, ada ketidaktahuan sistem pengelolaan aset dari sekolahnya," ujarnya kepada Beritariau.com di ruang kerjanya, Jumat (17/10/14)

Menurut Bustami, tiap-tiap sekolah yang menerima bantuan dari pihak ketiga, hendaknya dibuat berita acaranya karena itu akan menjadi aset daerah.

"Kadang ada uang seperti sumbangan, dia butuh dan beli sendiri. Harusnya setiap bantuan dari pihak ketiga dibuat berita acaranya dan itu jadi aset," katanya.

Masih menurut Bustami, terkadang ada juga aset yang rusak diganti sendiri karena sekolah ada uang, namun tetap tak dilakukan berita acaranya.

Untuk merapikan inventaris aset-aset Pemko yang ada, terutama di Dinas Pendidikan (Disdik) yang merupakan Satker yang memiliki jumlah aset yang banyak, BPKAD membentuk tim yang menginventaris aset tersebut. BPKAD juga akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau untuk melakukan diskusi berupa Forum Discusion Group (FDG) Aset.

"Jumat kemarin sudah dijumpakan semua kepala sekolahnya. Target kita akhir tahun ini, setiap bulan mengadakan diskusi. Kita adakan forum FDG (Focus Discussion Group) tentang aset. Kelompok aset untuk kwitansi beda lagi," terangnya.

Tidak hanya itu saja, Bustami juga mengatakan bahwa tim tersebut juga akan melakukan inventarisir ke satker-satker lain. Ia menargetkan pada akhir tahun ini, data mengenai aset Pemko segera selesai dan siap diaudit oleh BPK.

"Kita bagi jadwal setiap SKPD, setiap SKPD kita bahas tentang inventaris aset ini," ungkapnya dengan meyakinkan. [mar]