Beritariau.com, Pekanbaru - Operasi yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan jajarannya dengan Sandi 'Bina Kusuma Siak 2017', membidik sejumlah target yang berpotensi sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Operasi ini, telah digelar mulai Senin (09/10/17) kemarin, selama 30 hari ke depan sampai hari Rabu (08/11/17), dengan menurunkan sebanyak 314 personel di seluruh jajaran hukum Polda Riau.

Masing-masing Polres menurunkan 22 personel sementara Polda Riau sebanyak 50 personel, untuk melakukan penyuluhan dengan cara sweeping dan razia yang menargetkan orang, benda atau barang dan lokasi.

"Operasi Bina Kusuma Siak ini mengedepankan Preventif pembinaan penyuluhan dan penindakan dengan dilakukan sweeping, razia secara selektif untuk memelihara suasana Kamtibmas," kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo kepada Beritariau.com, Selasa (10/10/17). 

Lebih lanjut, Guntur menambahkan sasaran yang dilakukan dalam kegiatan ini seperti orang (Preman,red), benda (Pemerasan uang), barang (Sajam) serta lokasi (Tempat keramaian,red).

Salah satunya dicontohkan Guntur adalah aksi Debt Collector alias Penagih Hutang yang menarik barang di luar ketentuan hukumn dengan cara mengancam dan meminta sejumlah uang tanpa dasar hukum yang syah.

"Target kita kali ini mencegah tidak terjadinya premanisme dan menegakkan hukum bagi para pelakunya," tegas Guntur.

Guntur juga menghimbau kepada kepada seluruh masyarakat khususnya Pekanbaru, untuk dapat bekerja sama dalam kegiatan yang dilakukan ini, untuk mencegah terjadinya premanisme.

"Untuk itu kita mengharapkan kepada warga, agar dapat melaporkan jika melihat adanya kegiatan premanisme ‎di lingkungan masyarakat yang meresahkan orang banyak," imbuh Guntur.

Dia menyampaikan bahwa dalam satu hari saja Senin (09/10/17) kemarin, sudah ada beberapa kasus  seperti kenakalan remaja, pelecehan seksual, geng motor, pemalakan, perampasan.

"Untuk total keseluruhan yang ditemukan kemarin dalam kegiatan ini sebanyak 24 kasus," ujarnya.

Guntur membeberkan, biaya Operasi ini berasal dari Anggaran dan Daftar Isian Pelaksana Anggaran masing-masing satuan.

"Kalau di Polda Riau ada di Direktorat Bina Masyarakat yang jumlahnya Rp894 juta," pungkasnya. [red]