Beritariau.com Pekanbaru - Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri SE menyebutkan, selama ini pengelolaan terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) yang ada di Kecamatan Tampan, yang dibangun dengan megah melalui APBD dinilai tidak berfungsi dengan maksimal. 

Pasalnya sejak Januari 2017 lalu, pengelolaan terminal BRPS sudah diambil alih oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh kementerian perhubungan. 

"Artinya Pemko Pekanbaru tidak punya hak lagi untuk mengelola potensi PAD dari retribusi terminal tersebut," kata Azwendi, kepada wartawan, Senin (27/02/17).

Meski begitu, politisi dari Partai Demokrat ini tetap mendukung apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat. Sebab, dengan diambil alihnya terminal itu, dia yakin banyak terobosan baru dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat nanti.

"Kita harapkan kepada instansi terkait dalam hal ini Dishub Kota pekanbaru, harus melakukan kajian dan penilaian terlebih dahulu terhadap aset sehingga dibuat berita acara serah terima kepada Pemerintah Pusat nanti," ungkapnya.

Diakui Azwendi, selama ini terminal BRPS sendiri masih kurang maksimal untuk pengelolaannya. Dikarenakan masih banyaknya terminal bayangan sehingga terminal ini menjadi tidak maksimal. 

"Ini tugas dari pemerintah pusat untuk bisa merapikan hal ini agar kedepan terminal lebih efektif dan efisien. Dan masyarakat merasa puas dan terlayani terhadap terminal yang ada," pungkasnya. [bam]