Sengketa Lahan Warga vs Militer

Klaim tempat latihan militer, aparat TNI tumbangkan pohon sawit warga di Kampar

Klaim tempat latihan militer, aparat TNI tumbangkan pohon sawit warga di Kampar

ilustrasi

Beritariau.com, Kampar - Dianggap masuk dalam kawasan latihan militer Komando Resort Militer (Korem) 031/Wirabima (WB), puluhan pohon kelapa sawit milik warga sekitar Kilometer (KM) 16, Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ditumbangkan menggunakan alat berat.

Penumbangan pohon pohon sawit itu sebagai dampak pekerjaan pembuatan parit pembatas antara lahan untuk lapangan tembak Korem dengan kebun sawit warga setempat.

Hal ini dibeberkan Ketua RW 8 Desa Bencah Kelubi, Wagiman, Jumat lalu (18/11/16), kepada wartawan yang sengaja diundang ke lokasi.

Disebutkannya, sedikitnya ada 4 kepala keluarga (KK) yang mengaku sawit sawit mereka yang telah berusia 14 tahun ditumbangkan oleh anggota Korem 031/WB.

Dari pantauan di lapangan memang sedang berlangsung pekerjaan pembuatan tempat latihan militer oleh lebih kurang satu pleton anggota Korem 031/WB.

Salah satu sudut terlihat satu eskavator yang disiapkan untuk membuat parit pembatas dengan lahan sawit masyarakat.

Salah satu lahan sawit yang terkena proyek lapangan tembak ini adalah pasangan suami istri (pasutri) petani, P Harianja dan D br Hutapea.

Pasutri ini kaget melihat sawit milik mereka sudah ditumbangkan. Harianja lalu mempertanyakan hal itu kepada Kolonel (Inf) Samad selaku penanggungjawab lapangan.

Menurut Samad, kawasan yang diklaim Harianja tanah miliknya telah masuk ke dalam areal yang akan dijadikan tempat latihan militer.

Jika ada warga yang keberatan dipersilahkan melakukan klaim ke Bagian Hukum Korem 031/WB di Pekanbaru.

Setelah melalui negosiasi yang alot, Samad akhirnya setuju menghentikan pekerjaan hingga Selasa (22/11/16) besok, sampai diperoleh kepastian tentang status lahan yang dipersengketakan Harianja dan beberapa warga lainnya.

Di lokasi, Wagiman mengaku sengketa lahan itu sudah berlangsung lama.

Bahkan persoalan itu pada 2013 sudah sempat diadukan ke DPRD Riau dan bahkan Komnas HAM. Tetapi persoalan itu hingga kini tidak juga selesai. [red]‎‎