Beritariau.com, Pekanbaru - Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Lembaga Pemantau Penyelenggara Negera Republik Indonesia (LPPNRI) Provinsi Riau meminta aparat penegak hukum baik Jaksa maupun KPK bergerak mengusut dugaan pengaturan proyek di Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Dari hasil investigasi tim yang dibentuk, mereka menemukan sebuah proyek dikerjakan oleh perusahaan yang masuk daftar hitam.

PT Ganesha Bangun Riau Sarana (GBRS) yang diumumkan pada 20 April 2014 lalu sebagai pemenang lelang Proyek pembangunan Workshop Alat Berat BWSS III Tahun Anggaran 2014 senilai Rp2.380.015.000, ternyata masuk dalam perusahaan Black List alias Daftar Hitam.

"Data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP), PT GBRS itu masuk Daftar Hitam ditetapkan pada 28 Februari 2014," kata Ketua Pelaksana Harian DPP LPPNRI Provinsi Riau, Muslim Alwi kepada wartawan, Jumat (19/9/14).

Muslim mengatakan, jawaban dari Kepala BWSS Sumatera III melalui Kepala Seksi Pelaksanaan Ir Harlon Sofyan atas surat dari pihaknya terkesan aneh.

BWSS beralasan, bahwa panitia lelang mengetahui status PT GBRS itu sebagai Daftar Hitam setelah pengumuman pemenang lelang. Mereka mengetahui dari website LKPP tanggal 13 Juni lalu. Dimana, saat itu, lelang sudah selesai.

Dalam surat balasan itu, lanjut Muslim, pihak BWSS mengatakan bahwa selama masa sanggah dari 25 April hingga 2 Mei, bahkan, sampai penandatanganan kontrak pada 27 Agustus lalu, tak ada laporan soal daftar hitam itu.

"Harusnya kan panitia mencari tahu sendiri dengan berkoordinasi dengan LKPP tanpa harus diberitahu oleh masyarakat," kata Muslim.

Artinya, menurut Muslim lagi, ada sebuah proyek negara yang dibiayai oleh APBN, dikerjakan oleh perusahaan bermasalah. "Nah, ini gimana? Apa tidak aneh. Saya tak mau bilang ada pengaturan proyek, tapi biarlah penegak hukum yang bertindak," tambahnya. [ri]