Beritariau.com, Pekanbaru - Ketua Komisi IV DPRD kota Pekanbaru, Roni Amriel SH, menyebutkan, sebanyak Rp72 Miliar dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, untuk membayar tagihan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Menurut politisi dari partai Golkar itu, penggunaan listrik untuk LPJU di Kota Pekanbaru, dinilai sangat boros. Untuk itu, perlu adanya sebuah inovasi kedepan, agar penghematan anggaran bisa diminimalisir, salah satunya menggunakan meterisasi di setiap LPJU.

"Ini (Rp72 miliar,red) merupakan pemborosan anggaran untuk LPJU. Pemko Pekanbaru harus membuat kebijakan anggaran untuk meterisasi listrik pada Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tahun 2017," ucap Roni, kepada wartawan, saat ditemui di DPRD Kota Pekanbaru, Kamis, (29/09/16).

Sejauh ini, sebut Roni Amril, dari 4 zonasi yang ada di Kota Pekanbaru, hanya zona satu yakni Kecamatan Tampan yang menggunakan meterisasi LPJU. Sementara, zona dua, tiga dan empat belum menggunakan meterisasi. 

"Belum ada anggaran yang diperuntukkan di penggunaan meterisasi LPJU. Komisi IV DPRD kota Pekanbaru akan mengusulkan ke Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru supaya menganggarkan untuk meterisasi pada 2017," ungkapnya.

Dengan adanya program meterisasi terhadap LPJU ini, paling tidak Pemko Pekanbaru bisa berhemat 50 persen untuk pembayaran listrik. Sebab, dalam penggunaan LPJU, semua terukur dan diminimalisir.

"Ditambah lagi penggunaan meterisasi LPJU itu menggunakan lampu hemat energi," jelasnya.

Dengan penggunaan meterisasi LPJU ini, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) bisa berhemat dalam hal penggunaan listrik kedepannya. Diharapkan, tidak ada lagi pemborosan dalam penggunaan anggaran.

"Program ini bagus, bagaimana anggaran untuk pembayaran listrik LPJU bisa berkurang. Kalau semua zona sudah memakai meterisasi, pemakaian daya listrik LPJU bisa diketahui sehingga tidak lagi terjadi pemborosan anggaran," tutupnya. [bam]