‎Beritariau.com, Pekanbaru - Angka pencurian ikan di laut atau ilegal fishing masih relatif tinggi. Kondisi ini, dinilai perlu diantisipasi agar tidak terus meluas. Lajunya aksi illegal fishing yang diduga dilakukan nelayan dari provinsi tetangga di peraian Rokan Hilir (Rohil) ini, menjadi perhatian untuk segera dilakukan oenanganan.

Kondisi ini selain menggaung kelestarian biota laut yang ada di Riau, juga dapat memberikan pengaruh terhadap keseimbangan ekosistem.

Sebagai langkah penanganan, ‎Dinas Kelautan dan Perikanan Riau meminta Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI untuk menambah personil keamanan di wilayah tersebut.

"Karena garis pantai di sana cukup panjang, sehingga masih kurang personil yang mengawasi laut," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, Tien Mastika di Pekanbaru, akhir pekan lalu.

Untuk saat ini, jumlah kapal yang ada hanya tiga unit. Itu merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, KKP dan Bea Cukai yang sekarang berada di Kota Dumai.

"Jadi, apakah Satuan Kerja (Satker) KKP akan ditambah. Mengingat cakupan wilayah kerja kini lebih luas sampai ke Bengkalis," sambungnya lagi.

Selain itu, tambahnya, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) juga telah memberikan peta wilayah perairan hingga negera tetangga. Sehingga nelayan bisa tahu batas wilayah yang bisa mereka ambil hasil lautnya dengan membaca titik kordinat peta.

"Kami berharap dengan langkah ini dapat menekan angka illegal fishing. Nelayan juga pasti bawa GPS. Salah satu yang meresahkan nelayan kita ialah hasil tangkapan mereka berkurang, karena mereka hanya pakai kapal kecil. Sedangkan nelayan Tanjung Balai Asahan ini pakai kapal yang lebih besar. Kemudian, yang menerima data itu Danlanal dan Satker KKP Panipahan, hasil inilah yang akan diselesaikan sama-sama," tegasnya. [red]‎