Beritariau.com, BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis memperkuat integrasi data lintas perangkat daerah melalui program Satu Data Kabupaten Bengkalis. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, berdasarkan data yang akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Penguatan tersebut dibahas dalam Desk Forum yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkalis, Senin (12/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Bappeda Bengkalis itu dibuka Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto, didampingi Sekretaris Diskominfotik Bengkalis, H. Adisutrisno, Kepala BPS Bengkalis, Sudiro, serta Kepala Bidang Data dan Statistik Diskominfotik Bengkalis, Azmar. Forum tersebut juga diikuti pemerintah kecamatan dan perangkat daerah lainnya secara virtual.

Dalam pertemuan itu, Rinto menyoroti pentingnya pembenahan pengelolaan data sebagai fondasi penyusunan program pembangunan. Menurutnya, data yang tidak lengkap atau tidak dimanfaatkan secara optimal dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran, program yang dijalankan, dan sasaran yang seharusnya menerima manfaat.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan informasi yang semakin cepat harus diimbangi dengan kemampuan aparatur dalam mengelola, memperbarui, dan memanfaatkan data untuk mendukung pengambilan keputusan.

“Kami berharap pertemuan ini bisa dilaksanakan secara rutin, minimal tiga bulan sekali, baik secara langsung maupun daring. Sebab, pergerakan informasi saat ini begitu cepat, sehingga kita perlu terus memperbarui pengetahuan agar mampu mengikuti perkembangan yang ada,” ujar Rinto.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan data sesuai bidang urusan masing-masing dapat dihimpun dan terhubung dengan baik. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki basis informasi yang memadai untuk menyusun kebijakan dan menjalankan program pembangunan.

“Pastikan apa yang diinginkan pemerintah pusat, data-data yang berada dalam urusan kita masing-masing dapat terhubung dengan baik, terkumpul dengan baik, dan dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kualitas kita ke depan,” tegasnya.

Evaluasi BPKP Jadi Pengingat, Anggaran Harus Tepat Sasaran

Rinto turut menyinggung hasil evaluasi terhadap sejumlah program dan kegiatan perangkat daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau pada 2026. Menurutnya, evaluasi tersebut menemukan indikasi inefisiensi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Ia menilai, ketidaktepatan dalam menentukan sasaran program dapat terjadi ketika perencanaan tidak didukung data yang lengkap dan komprehensif. Akibatnya, alokasi anggaran berisiko tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

“Banyak program yang anggarannya lebih, tetapi sasarannya berbeda, sehingga belum tepat dalam penggunaannya. Ini menunjukkan bahwa data belum dimanfaatkan secara optimal oleh kita semua,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2028, yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada Januari mendatang, dapat memanfaatkan data yang lebih akurat, lengkap, dan menyeluruh.

Dengan basis data yang kuat, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyusun program berdasarkan persoalan nyata di lapangan, menetapkan kelompok sasaran secara tepat, serta mengalokasikan anggaran sesuai prioritas pembangunan.

Bappeda, Diskominfotik, dan BPS Perkuat Integrasi

Sementara itu, Sekretaris Diskominfotik Bengkalis, H. Adisutrisno, menegaskan bahwa Desk Forum memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola data sektoral yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, data kini bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Data menempati posisi yang sangat strategis. Data bukan hanya pelengkap administrasi, tetapi merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mewujudkan data yang berkualitas,” ujarnya.

Adisutrisno menjelaskan, terdapat sejumlah langkah yang perlu diperkuat dalam penerapan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Bengkalis.

Pertama, melakukan inventarisasi dan pemeriksaan data sektoral untuk memastikan setiap perangkat daerah menyediakan informasi sesuai tugas dan fungsinya, termasuk kelengkapan variabel, periode, serta sumber data.

Kedua, melaksanakan verifikasi dan validasi agar data yang disampaikan telah diperiksa dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, memastikan data memenuhi standar Satu Data Indonesia, termasuk standar data dan metadata. Keempat, memperjelas tanggung jawab setiap perangkat daerah dalam menghasilkan, memperbarui, dan menjaga kualitas data.

Dalam sistem tersebut, Bappeda berperan mengoordinasikan kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan, Diskominfotik menjalankan fungsi walidata, sedangkan BPS memberikan pembinaan statistik. Perangkat daerah bertanggung jawab sebagai produsen data sektoral sesuai kewenangannya.

“Kami berharap data yang dikumpulkan dapat terintegrasi dengan baik. Jadi, ketika pimpinan membutuhkan data, semuanya sudah tersedia dan bisa diakses melalui satu platform atau aplikasi,” jelas Adisutrisno.

Sistem terintegrasi tersebut diharapkan mempermudah pemerintah memperoleh informasi penting, mulai dari jumlah penduduk dan keluarga hingga kondisi sosial masyarakat, tanpa harus menghimpun data secara terpisah dari berbagai instansi setiap kali dibutuhkan.

Meski demikian, integrasi data harus tetap memperhatikan kewenangan akses, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah ini, Pemkab Bengkalis menargetkan tata kelola data yang semakin terpadu, mutakhir, dan akuntabel. Pembenahan tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan yang lebih terukur, penggunaan anggaran yang efisien, serta pembangunan yang semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. (*)