Beritariau.com, Pekanbaru -- Pembangunan 500 sumur bor di Provinsi Riau dipercepat sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.

Percepatan pembangunan sumur bor tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo seusai Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla bersama Forkopimda di Pekanbaru, Kamis (27/8/2026).

"Mungkin besok dan hari ini sudah kita tindak lanjuti, ada bantuan dari Bapak Presiden sumur bor, 500 sumur bor akan kita percepat," ujar Agus.

Ia menjelaskan, TNI dan Polri bersama instansi terkait akan menentukan lokasi pengeboran dengan memanfaatkan metode geolistrik untuk mencari sumber air yang sesuai.

Sumur bor tersebut nantinya dibangun secara permanen sehingga tidak hanya digunakan saat terjadi karhutla, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat desa.

"Nanti itu akan kita jadikan permanen untuk bisa dimanfaatkan oleh semua desa, dijaga oleh desa, kita bagikan kepada desa untuk dirawat. Dan apabila ada keperluan atau digunakan untuk penanganan bencana karhutla, ini bisa kita gunakan," jelasnya.

Selain memperkuat sumber air, Kodam XIX/Tuanku Tambusai mengerahkan 100 personel penyuluh yang terdiri dari perwira menengah dan perwira pertama untuk diterjunkan ke sejumlah wilayah di Riau.

Para personel tersebut akan berkolaborasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perangkat desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla dan larangan membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Personel penyuluh juga akan menjalankan upaya preventif dan restoratif sesuai maklumat yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Hotspot Riau Menurun

Di tengah upaya penanganan karhutla, jumlah titik panas (hotspot) di Riau dilaporkan mengalami penurunan. Dari sebelumnya sekitar 200 titik, jumlah hotspot turun menjadi 79 titik pada Kamis (27/8/2026).

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyebut penurunan tersebut tidak terlepas dari kerja sama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Kekuatan kita semua adalah bergotong royong. Tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan secara parsial untuk menghadapi karhutla yang sudah kita anggap sebagai kejadian extraordinary, kejadian luar biasa," ujar Herry.

Menurutnya, kondisi karhutla saat ini membutuhkan penanganan dengan melibatkan seluruh kekuatan yang tersedia. Ia juga mengajak perusahaan yang memiliki wilayah konsesi di Riau ikut mengambil peran dalam upaya pengendalian kebakaran.

Herry menegaskan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, perusahaan, masyarakat peduli api, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama menghadapi karhutla.

"Karena itu, penanganannya juga membutuhkan langkah-langkah luar biasa dengan melibatkan seluruh kekuatan yang ada," katanya.

Ia menambahkan, arahan Presiden terkait penanganan karhutla harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran.

"Penegasan Bapak Presiden itu serius dan ini menjadi kekuatan kita bersama, menjadi perintah. Panglima yang hadir di sini harus bisa wujudkan," tegas Herry.

Percepatan pembangunan 500 sumur bor diharapkan dapat memperkuat kesiapan sumber air di wilayah rawan karhutla sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa di Riau. (*)