Beritariau.com, Pekanbaru -- Universitas Riau (Unri) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung kedaulatan pangan, energi, dan air di Provinsi Riau.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi pembahasan pelaksanaan program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited bersama Pemerintah Provinsi Riau dan PT Palma Pertiwi Makmur di Ruang Rapat Parlaungan Lantai III Kantor Bappeda Provinsi Riau, Kamis (13/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Unri diwakili Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil., didampingi Andrian Perdana, SP., MAgrSc.

Audiensi merupakan tindak lanjut atas permohonan PT Palma Pertiwi Makmur kepada Pemerintah Provinsi Riau terkait rencana pelaksanaan program KPBU Unsolicited. Forum tersebut membahas sejumlah aspek strategis mengenai pengelolaan dan pengembangan sektor pangan, energi, serta sumber daya air di Riau.

Unri Dorong Kebijakan Berbasis Data

Dalam pembahasan tersebut, Unri menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha, terutama dalam menyediakan dukungan berbasis data dan kajian ilmiah.

Menurut Unri, upaya memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan air membutuhkan pemetaan kondisi awal atau baseline, analisis potensi dan persoalan, hingga kajian sektoral yang komprehensif.

“Unri melihat penguatan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai agenda strategis yang membutuhkan dukungan data dan kajian ilmiah yang kuat. Unri sebagai perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi nyata melalui baseline study dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara tepat dan terukur,” ujar Sofyan.

Audiensi tersebut juga melibatkan sejumlah perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan keterkaitan dengan sektor pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya air, serta riset dan inovasi daerah.

Keterlibatan lintas sektor tersebut dinilai membuka ruang bagi Unri untuk mengambil peran sebagai mitra keilmuan yang menjembatani kebutuhan pemerintah dan dunia usaha.

Melalui pendekatan evidence-based policy, perguruan tinggi dapat memberikan dukungan mulai dari penyediaan data dasar, pemetaan potensi dan tantangan, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kajian Diharapkan Berujung pada Kebijakan Aplikatif

Unri menekankan bahwa kontribusi perguruan tinggi dalam program tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyusunan kajian akademik.

Hasil penelitian dan kajian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif sehingga mampu mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan pembangunan secara terukur.

Dengan demikian, hasil kajian akademik dapat diterjemahkan menjadi langkah strategis yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan Provinsi Riau.

Sofyan berharap keterlibatan Unri dalam agenda tersebut semakin memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan, riset, dan inovasi yang mampu memberikan dukungan akademik kepada pemerintah maupun berbagai pemangku kepentingan.

“Dengan dukungan data, riset, dan kajian yang kuat, perguruan tinggi dapat ikut memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memiliki dasar ilmiah dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Riau,” ujarnya. (*)