Beritariau.com, Pekanbaru -- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau meminta dukungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menuntaskan pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Hingga menjelang batas akhir pendataan pada 31 Agustus, petugas masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi saat bertemu Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kamis (13/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi perkembangan sensus sekaligus penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi petugas.

Dalam pertemuan itu, Sekda Riau didampingi Kepala BKD Budi Fakhri, Kepala Kesbangpol Boby Rachmat, Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jhon Armedi Pinem, serta Kepala Biro Hukum Yan Dharmadi.

Asep mengatakan, BPS perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan SE 2026 sekaligus meminta dukungan pemerintah daerah agar seluruh target pendataan di Riau dapat diselesaikan sesuai jadwal.

“Sebagai penanggungjawab sensus ekonomi di Riau, kami melaporkan kepada Pak Sekda bagaimana perkembangan yang telah kita laksanakan di Riau. Terkait apa saja yang menjadi permasalahan agar dapat disempurnakan menjelang 31 Agustus,” ujar Asep.

Akses Perumahan Elite dan Perusahaan

Menurut Asep, terdapat tiga persoalan utama yang masih menjadi perhatian BPS Riau. Salah satunya adalah keterbatasan akses petugas ke sejumlah perusahaan dan kawasan perumahan elite.

Sebagian petugas masih mengalami penolakan ketika hendak melakukan pendataan. Bahkan, terdapat sejumlah kawasan yang hingga kini belum menerima kunjungan petugas sehingga data mengenai aktivitas ekonomi di wilayah tersebut belum sepenuhnya terkumpul.

BPS berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat mengeluarkan surat dukungan yang nantinya diteruskan kepada pemerintah kabupaten/kota. Surat tersebut diharapkan menjadi dasar koordinasi dengan pengelola perumahan, perusahaan, maupun pihak terkait lainnya.

“Dengan pertemuan ini, kami berharap ada surat dari Pemprov Riau untuk diteruskan kepada pemerintah daerah agar membantu agar akses petugas SE dapat masuk kepada perumahan elite tersebut,” jelas Asep.

Sejumlah ASN Belum Terdata

Kendala berikutnya berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. BPS mencatat masih terdapat ASN yang belum berhasil ditemui dan didata.

Asep menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan waktu. Aktivitas kerja ASN yang berlangsung sejak pagi hingga sore membuat sebagian petugas kesulitan menemukan waktu yang tepat untuk melakukan pendataan.

Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai penting agar proses pendataan dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa mengganggu aktivitas kedinasan.

Masih Ada Warga yang Belum Memahami SE

Selain persoalan akses dan waktu, BPS juga menghadapi tantangan berupa pemahaman masyarakat terhadap tujuan Sensus Ekonomi.

Sebagian warga masih memiliki persepsi yang keliru mengenai sensus sehingga enggan menerima petugas ketika didatangi. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat kelengkapan data.

BPS menegaskan bahwa Sensus Ekonomi memiliki peran penting dalam menyediakan gambaran kondisi dan struktur perekonomian daerah. Data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi.

Pendataan juga mencakup berbagai skala kegiatan usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan berskala besar.

“Harapan kami dengan adanya dukungan dari Pemprov dan Pemda, seluruh segmen, baik rumah tangga, perusahaan, maupun ASN dapat terdata secara lengkap dan akurat,” kata Asep.

Dengan waktu pendataan yang tersisa hingga 31 Agustus 2026, BPS Riau mendorong seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi. Masyarakat, pengelola kawasan perumahan, dan perusahaan juga diminta memberikan akses kepada petugas yang datang dengan membawa identitas resmi BPS.

BPS mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan. Kelengkapan data diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran ekonomi Riau yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. (*)