Beritariau.com, Pekanbaru - Beredarnya foto heboh pejabat Polda Riau dengan seorang bos perusahaan yang diduga "bermasalah" telah menarik berbagai pihak untuk bersuara. Kali ini, pernyataan sikap dilontarkan oleh BEM Universitas Riau.

Dalam rilisnya yang diterima Beritariau.com, Sabtu (03/9/2016), BEM UR menyatakan luka mendalam terhadap masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia. Penegak Hukum khususnya polisi seharusnya mengayomi dan memberikan contoh pada masyarakat.

Akan tetapi, foto pertemuan antara Oknum Polda Riau dan Bos PT APSL merupakan tindakan yang sangat memalukan  karena dinilai tidak pantas. Perbuatan itu juga dinilai pelanggaran etik  tertutama terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi di Riau.

Polda Riau seharusnya fokus mendalami kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau  yang telah meresahkan masyarakat Riau selama 19 tahun ini.

Dengan adanya foto tersebut memunculkan dugaan bahwa ada permainan antara aparat penegak hukum dengan pihak perusahaan. Temasuk di balik penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penyelidikan (SP3) terhadap 15 Perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015 lalu.

"Untuk itu kami bergerak senada dengan Bem Universitas Riau atas dasar kekecewaan dan duka Rakyat Riau Riau menunutut 3 hal dengan tegas, sebagai berikut:

1. Menuntut Presiden Jokowi segera bentuk tim Independen untuk menyelidiki penerbitan SP 3 15 Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Riau yang kami nilai sangat tidak layak.

2. Menuntut Kapolri Copot Aparat Polda yang terlihat di foto yang sedang kongkow – kongkow bersama Bos  PT. APSL.

3. Menuntut Kapolri copot Kapolda Riau selaku orang yang bertanggung jawan dalam hal ini kami nilai sangat tidak tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.

"Saya merasa sangat sedih, bagaimana nasib anak cucu kita kedepan dan Ke mana hewan-hewan akan pergi dengan situasi yang terjadi saat ini. Kepada Bapak Presiden Jokowi  tolong selamatkan kami tolong selamatkan Riau!" tegas Ahmad Zaki Alfata. [rls]