Beritariau.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anak di Bumi Lancang Kuning mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya maupun keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa tidak boleh ada satu pun anak di Riau yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak memperoleh bangku pendidikan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi di 44 sekolah swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Riau. Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, serta calon peserta didik yang belum diterima di sekolah negeri.

“Pemerintah Provinsi Riau hadir untuk memastikan tidak ada anak Riau yang putus sekolah hanya karena terkendala biaya. Melalui jalur afirmasi di sekolah swasta, kita membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujar SF Hariyanto.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau tahun 2025, masih terdapat lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK akibat keterbatasan ekonomi. Karena itu, Pemprov Riau mengajak sekolah swasta untuk berkolaborasi sebagai mitra strategis dalam meningkatkan akses pendidikan.

“Sekolah swasta tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab bersama dalam mencerdaskan generasi bangsa. Jalur afirmasi ini merupakan bentuk gotong royong dalam dunia pendidikan,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan akan memberikan tambahan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi sekolah swasta yang menerima peserta didik melalui jalur afirmasi.

Bantuan tersebut akan diberikan selama tiga tahun masa pendidikan siswa, sehingga peserta didik dari keluarga kurang mampu dapat menyelesaikan pendidikan tanpa terbebani biaya.

Program afirmasi ini menyediakan total kuota sebanyak 2.179 siswa, terdiri dari 424 kursi untuk jenjang SMA dan 1.755 kursi untuk jenjang SMK di 44 sekolah swasta yang telah ditunjuk pemerintah.

Dengan kebijakan tersebut, Pemprov Riau berharap tidak ada lagi anak yang putus sekolah serta mendukung suksesnya Program Prioritas Nasional Wajib Belajar 13 Tahun.

“Semua anak di Riau harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan meraih masa depan yang lebih baik,” tutup SF Hariyanto. (*)