Pekanbaru - LSM Benang Merah Keadilan menilai pernyataan Plt Gubernur Riau SF Haryanto yang menyatakan bahwa penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sungguh keterlaluan karena memojokkan program Presiden untuk menutupi kebocoran Pendapatan Daerah Riau.

"Kesannya, mengkambinghitamkan program MBG Presiden untuk menutupi adanya penurunan PAD akibat kebocoran dan dugaan korupsi di Pendapatan dan Belanja. Di saat Presiden sedang perangi kebocoran negara dan gencar berantas korupsi, kok Programnya malah yang disalahkan?," ungkap Direktur LSM Benang Merah, Idris, Selasa, 23 Juni 2026.

Diungkapkannya, sebelum Program MBG ini berjalan, PAD yang diperoleh dari retribusi Kantin Sekolah ini hanya berkisar 1,2 M. Target PAD tahun 2025 adalah sebesar Rp5,183 Triliun dengan anggaran terbesar dari pajak daerah sebesar Rp3,7 Triliun.

"Adanya penurunan pada satu item dinilai tidak berpengaruh besar dari target yang dihitung secara global. Fakta seperti ini jangan dipelintir. Ngawur!," tegas Idris.

Ia menduga, penurunan Retribusi Kantin sekolah tersebut dinilai hanya dijadikan alasan untuk menutupi penurunan PAD dari sumber lain yang seharusnya menjadi Sorotan.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bocor

"Ada potensi kebocoran pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dilihat dari target pendapatan Pajak Bahan Bakar dari tahun ke tahun hanya senilai senilai 1,1 pertahun," paparnya.

Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Provinsi Riau ditetapkan sebesar 10 persen, dan Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5 persen.

Kemudian, dilihat dari konsumsi BBM Jenis Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo), rata-rata konsumsi normal harian diproyeksikan berada di angka 2.752 Kilo Liter (KL) per hari.

BBM Jenis Gasoil (Solar, Dexlite, Pertamina Dex), rata-rata kebutuhan normal harian tercatat sekitar 2.931 KL per hari.  Selanjutnya, Jenis Avtur, konsumsi rata-rata harian untuk penerbangan di wilayah Riau diproyeksikan sekitar 137 KL per hari. Benang Merah menilai pendapatan dari bensin dan solar saja bisa mencapai Rp1,5 Triliun pertahun.

"Memunculkan kecurigaan adanya permainan pemungutan pajak Bahan Bakar yang dilakukan Bapenda Riau dengan oknum pengusaha SPBU di Riau," sebutnya.

Benang Merah secara tegas mendesak DPRD Provinsi Riau memerintahkan Gubernur dan Bapenda Riau untuk mengkaji ulang potensi Pendapatan yang sebenarnya dari Pajak Bahan Bakar kendaraan ini.

Sebagai gambaran, lanjutnya, untuk setiap pembelian bensin 1 liter, masyarakat membayar 10 persen dari harga bensin sebelum dipotong PPN. Maka, jika harga pertalite 10 ribu, ada sekitar 900 rupiah untuk 1 liter pertalite yang dipungut dari masyarakat yang seharusnya masuk ke Kas Daerah.

"Dari perhitungan kami untuk Pajak dari konsumen Bensin dan solar saja bisa mencapai 1,5 Triliun, belum lagi Avtur, mengapa Pemprov hanya menarget kan 1,1 Triliun. Kami meminta DPRD mengawasi  ini. Jangan sampai ini jadi ladang korupsi bagi Kepala Derah," tutup Idris.

Sejak awal, Idris selalu meminta Pemprov dan Aparat Penegak Hukum (APH) mengawasi kinerja Bapenda Riau baik dalam menghitung target Pendapatan dari Pajak Bahan Bakar, maupun Belanja.

"Bahkan, untuk Belanja, setahun lalu kami sudah laporkan dugaan korupsi Insentif Pajak ke Kejaksaan Agung, ada 2 laporan, Pertama, Dugaan korupsi pemberian Insentif ke Sekda. Kedua, Dugaan Pemotongan Insentif. "Kami sudah lapor sejak setahun lalu ke Kejagung RI, tapi sepertinya mengendap," tutupnya. (*)