Beritariau.com, Inhil – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, mengikuti peresmian serentak delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara daring, Senin (15/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi serta memperluas akses pelayanan publik yang terintegrasi dan mudah dijangkau masyarakat.

Peresmian dipimpin langsung Menteri PAN-RB, Rini Widyantini. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa hingga Semester I Tahun 2026 telah terbentuk 313 MPP di berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran MPP diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Menteri PAN-RB juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atas komitmennya dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ucapan selamat turut disampaikan atas Hari Jadi ke-61 Kabupaten Indragiri Hilir.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Herman menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

“Pelayanan publik yang baik harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Karena itu, kami terus mendorong sistem pelayanan yang efektif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Dalam sesi interaktif bersama pemerintah pusat, Bupati Herman turut menyampaikan sejumlah aspirasi strategis daerah, termasuk terkait wacana pemekaran wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurutnya, Indragiri Hilir merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang belum pernah mengalami pemekaran wilayah, padahal memiliki cakupan daerah yang luas serta kondisi geografis yang menantang.

“Kami berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Dengan luas wilayah dan kondisi geografis yang dimiliki, diperlukan pendekatan pelayanan dan pembangunan yang lebih dekat kepada masyarakat agar pemerataan pembangunan dapat terus diwujudkan,” ungkapnya.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam peresmian MPP nasional tersebut menegaskan komitmen daerah untuk terus mendukung transformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)