Beritariau.com, Dumai - Pemerintah Kota Dumai menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H / 2026 M.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Selasa (19/5/2026), dibuka oleh Wakil Wali Kota Sugiyarto. Pertemuan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi daerah di tengah potensi lonjakan permintaan komoditas pangan menjelang hari besar keagamaan.

Dalam sambutannya, Sugiyarto menegaskan bahwa pemerintah daerah harus sigap menghadapi dinamika inflasi yang cenderung meningkat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Idul Adha yang identik dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama komoditas pangan dan hewan kurban.

“Kondisi tersebut harus diantisipasi secara serius dan terukur agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga stabil dan pasokan yang terjamin,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada TPID Kota Dumai yang selama ini aktif melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi, mulai dari operasi pasar murah, pemantauan harga harian, kerja sama antar daerah, hingga penguatan distribusi dan bantuan sosial.

Namun demikian, ia menekankan bahwa tantangan ke depan masih cukup berat, terutama terkait ketidakpastian cuaca, fluktuasi harga komoditas, serta potensi gangguan distribusi barang.

Untuk itu, Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya penguatan strategi pengendalian inflasi berbasis pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Saya meminta seluruh perangkat daerah dan stakeholder memperkuat implementasi strategi 4K serta melakukan pemantauan lapangan secara intensif dan intervensi pasar bila diperlukan,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri berbagai unsur penting, termasuk perwakilan Bank Indonesia, DPRD Kota Dumai, Badan Pusat Statistik, Bulog, Forkopimda, serta sejumlah OPD dan pemangku kepentingan lainnya. (*)