Parlementarian DPRD Pelalawan
Sidang Paripurna LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015
.jpg)
Sidang Paripurna LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015
Beritariau.com, Pelalawan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan menggelar rapat paripurna LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggraan 2015. Paripurna kali ini mengangendakan pemandangan umum fraksi.
Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Pelalawan Suprianto SP, sedangkan perwakilan dari Pemerintah Daerah yakni Wakil Bupati Pelalawan Drs H Zardewan MM. Beserta jajaran pejabat dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduduk dibangku undangan.
Paripurna ke V masa sidang ke-2 ini dihadiri sebanyak 24 anggota dewan dari 35 jumlah kursi. Sedangkan 11 orang wakil rakyat lainnya tak menunjukan batang hidungnya hingga sidang selesai. Namun, fraksi yang ada di DPRD tetap akan menyampaikan pemandangan umumnya.
"Sidang masih tetap quorum untuk dilanjutkan. Silahkan setiap fraksi menyebutkan nama juru bicaranya msing-masing," ungkap Suprianto dari depan.
Pemandangan umum dibacakan oleh setiap anggota fraksi mulai dari Fraksi Golkar disampaikan oleh Rinto S.Sos, Fraksi Gerindra Plus dibacakan Rustam Sinaga. kemudian Fraksi PDI Perjuangan dilafalkan Saniman SE, dan Fraksi Madani Pelalawan dibacakan Junaidi Purba, Fraksi PAN Plus oleh Mardemis. Sedangkan Fraksi Hanura Demokrat tak menyampaikan pemandangannya. Sebab tidak satupun anggotanya hadir dalam paripurna yang diselenggarakan di lantai II gedung DPRD ini.
.jpg)
Kebanyakan fraksi menyoroti masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal. Pemda diminta menggali kembali potensi pada sektor pendapatan. Demikian juga program pendidikan gratis yang musti dievaluasi kembali. Agar lebih tepat sasaran.
Seperti Pemandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan olen Rinto S.Sos menilai baik realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 87,5 persen. Namun pemda perlu melakukan evaluasi terhadap Program Pendidikan Gratis yang sudah berjalan sejak tiga tahun yang lalu. Pasalnya dinilai belum maksimal diterapkan untuk menjawab kebutuhan pendidikan bagi masyarakat serta menekan angka kebodohan dan angka putus sekolah.
"Masih ada juga pungutan-pungutan tidak resmi dalam penerimaan siswa baru. Ini harus diatasi secepatnya" katanya.
.jpg)
Fraksi Golkar juga menyoroti infrastruktur dibeberapa kecamatan yang musti dibangun secara bersama dengan beberapa instansi. Seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tata Kota Pertamanan dan Keberaihan serta Badan Ligkungan Hidup.
Pandangan umum Fraksi Gerindra Plus uang disampaikan oleh Rustam Sinaga, mengimbau pemerintah agar berupaya meningkatkan kualitas pendidikbatau guru. Karena dianggap sebagai ujung tombak di dunia pendidikan. Selain itu perlu optimalisasi balai latihan kerja di Pelalawan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM). Sebagai wadah pengembangan diri dan kompetensi dibidang masing-masing.
Fraksi ini menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata sangatlah minim. Padahal masih banyak poyensi yang berlum tergali dan bisa menjadi sumber pendapatan yang utama. Salah satu contok Objek Wisata Ombak Bono di Teluk Meranti dan beberapa objek wisata lain yang ada di Pelalawan. Namun sangat disayangkan, akses jalan dan infrstruktur lainnya untuk mencapai lokasibiliti sangat tidak mendukung. Belum lagi fasilitasnya yang kurang memadai serta belum bisa menunjang keberadaan objek wisata di Pelalawan.
.jpg)
Sedangkan pemandangan umum dari Fraksi Madani Pelalawan dibacakan oke ketua fraksi Junaidi Purba, mengevaluasi pelayanan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci, sebagai ujung tombak program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda). Manajemen belum serasi dengan komite medik dari unsur dokter hingga perawat dalam mengelola rumah sakit milik daerah itu. Sehingga selaras dengan program Pelalawan Sehat dengan berobat gratis.
Dari Fraksi Gerindra Plus disampaaikan Rustam Sinaga, meminta pemda melakukan pengkajian ulang terhadap setiap investasi yang saat ini berjalan di Pelalawan. Karena dinilai belum berpihak pada kesejahteraan rakyat. Melainkan hanya keuntungan penguasaha atau pemilik modal semata. Selain itu menyelarasan program pembangunan antara pemda dengan perusahaan agar tidak timpang tindih dan bersikap adil, partisipatif.
Fraksi ini mengimbau kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcpil) Pelalawan untuk menghentikan pungutan-pungutan liar yang terjadi di instansinya. Seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dokumen lainnya. Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang dipandang belum optimal dan berbelit-belit serta waktunya yang tak singkat.
"Karena sudah banyak laporan yang masuk ke kami dari masyarakat," pungkasnya.
Dari Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Saniman SE, meminta Pemda segera dan mendesak memperbaiki wajah kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan. Pasalnya penataannya belum maksimal seperti jalan, bangun, fasilitas umum, drainase, taman kota hingga memaksimalkan fungsi sungai. Kemudian kegiatan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih jauh dari yang diharapkan. Selalu terlambat dalam melelang proyek hingga pengerjaannya tidak selesai. Kedepan hal ini harus menjadi prioritas.
"Kita juga harus melihat bahaya narkoba yang belakangan ini sangat marak. Ini musti menjadi sorotan khusus," tukasnya. [adv]
Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Pelalawan Suprianto SP, sedangkan perwakilan dari Pemerintah Daerah yakni Wakil Bupati Pelalawan Drs H Zardewan MM. Beserta jajaran pejabat dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduduk dibangku undangan.
Paripurna ke V masa sidang ke-2 ini dihadiri sebanyak 24 anggota dewan dari 35 jumlah kursi. Sedangkan 11 orang wakil rakyat lainnya tak menunjukan batang hidungnya hingga sidang selesai. Namun, fraksi yang ada di DPRD tetap akan menyampaikan pemandangan umumnya.
"Sidang masih tetap quorum untuk dilanjutkan. Silahkan setiap fraksi menyebutkan nama juru bicaranya msing-masing," ungkap Suprianto dari depan.
Pemandangan umum dibacakan oleh setiap anggota fraksi mulai dari Fraksi Golkar disampaikan oleh Rinto S.Sos, Fraksi Gerindra Plus dibacakan Rustam Sinaga. kemudian Fraksi PDI Perjuangan dilafalkan Saniman SE, dan Fraksi Madani Pelalawan dibacakan Junaidi Purba, Fraksi PAN Plus oleh Mardemis. Sedangkan Fraksi Hanura Demokrat tak menyampaikan pemandangannya. Sebab tidak satupun anggotanya hadir dalam paripurna yang diselenggarakan di lantai II gedung DPRD ini.
Kebanyakan fraksi menyoroti masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal. Pemda diminta menggali kembali potensi pada sektor pendapatan. Demikian juga program pendidikan gratis yang musti dievaluasi kembali. Agar lebih tepat sasaran.
Seperti Pemandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan olen Rinto S.Sos menilai baik realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 87,5 persen. Namun pemda perlu melakukan evaluasi terhadap Program Pendidikan Gratis yang sudah berjalan sejak tiga tahun yang lalu. Pasalnya dinilai belum maksimal diterapkan untuk menjawab kebutuhan pendidikan bagi masyarakat serta menekan angka kebodohan dan angka putus sekolah.
"Masih ada juga pungutan-pungutan tidak resmi dalam penerimaan siswa baru. Ini harus diatasi secepatnya" katanya.
Fraksi Golkar juga menyoroti infrastruktur dibeberapa kecamatan yang musti dibangun secara bersama dengan beberapa instansi. Seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tata Kota Pertamanan dan Keberaihan serta Badan Ligkungan Hidup.
Pandangan umum Fraksi Gerindra Plus uang disampaikan oleh Rustam Sinaga, mengimbau pemerintah agar berupaya meningkatkan kualitas pendidikbatau guru. Karena dianggap sebagai ujung tombak di dunia pendidikan. Selain itu perlu optimalisasi balai latihan kerja di Pelalawan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM). Sebagai wadah pengembangan diri dan kompetensi dibidang masing-masing.
Fraksi ini menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata sangatlah minim. Padahal masih banyak poyensi yang berlum tergali dan bisa menjadi sumber pendapatan yang utama. Salah satu contok Objek Wisata Ombak Bono di Teluk Meranti dan beberapa objek wisata lain yang ada di Pelalawan. Namun sangat disayangkan, akses jalan dan infrstruktur lainnya untuk mencapai lokasibiliti sangat tidak mendukung. Belum lagi fasilitasnya yang kurang memadai serta belum bisa menunjang keberadaan objek wisata di Pelalawan.
Sedangkan pemandangan umum dari Fraksi Madani Pelalawan dibacakan oke ketua fraksi Junaidi Purba, mengevaluasi pelayanan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci, sebagai ujung tombak program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda). Manajemen belum serasi dengan komite medik dari unsur dokter hingga perawat dalam mengelola rumah sakit milik daerah itu. Sehingga selaras dengan program Pelalawan Sehat dengan berobat gratis.
Dari Fraksi Gerindra Plus disampaaikan Rustam Sinaga, meminta pemda melakukan pengkajian ulang terhadap setiap investasi yang saat ini berjalan di Pelalawan. Karena dinilai belum berpihak pada kesejahteraan rakyat. Melainkan hanya keuntungan penguasaha atau pemilik modal semata. Selain itu menyelarasan program pembangunan antara pemda dengan perusahaan agar tidak timpang tindih dan bersikap adil, partisipatif.
Fraksi ini mengimbau kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcpil) Pelalawan untuk menghentikan pungutan-pungutan liar yang terjadi di instansinya. Seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dokumen lainnya. Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang dipandang belum optimal dan berbelit-belit serta waktunya yang tak singkat.
"Karena sudah banyak laporan yang masuk ke kami dari masyarakat," pungkasnya.
Dari Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Saniman SE, meminta Pemda segera dan mendesak memperbaiki wajah kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan. Pasalnya penataannya belum maksimal seperti jalan, bangun, fasilitas umum, drainase, taman kota hingga memaksimalkan fungsi sungai. Kemudian kegiatan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih jauh dari yang diharapkan. Selalu terlambat dalam melelang proyek hingga pengerjaannya tidak selesai. Kedepan hal ini harus menjadi prioritas.
"Kita juga harus melihat bahaya narkoba yang belakangan ini sangat marak. Ini musti menjadi sorotan khusus," tukasnya. [adv]
