Pekanbaru, Beritariau.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau mengingatkan Pemerintah Kota Pekanbaru agar tidak berhenti pada kebijakan larangan kantong plastik. Organisasi lingkungan itu menegaskan, Wali Kota harus fokus pada pembatasan plastik sekali pakai secara menyeluruh sebagaimana putusan pengadilan.

Putusan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr mewajibkan pemerintah kota menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pembatasan plastik sekali pakai di toko, ritel modern, UMKM, hingga komunitas. Majelis hakim juga memerintahkan penyediaan fasilitas pengurangan sampah, pengelolaan daur ulang, dan alokasi anggaran yang memadai.

“Peraturan Wali Kota No. 6 Tahun 2023 memang sudah ada, tetapi hanya membatasi kantong plastik. Itu tidak sesuai dengan amar putusan yang mengatur pembatasan plastik sekali pakai secara keseluruhan,” kata Ahlul Fadli, Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim Walhi Riau, Kamis, 28 Agustus 2025.

Menurut Ahlul, fokus hanya pada kantong plastik tidak cukup signifikan mengurangi beban sampah. Plastik sekali pakai mencakup sedotan, styrofoam, sachet, hingga microbeads, yang sebagian besar sulit didaur ulang. “Banyak di antaranya juga mengandung zat beracun seperti phthalate, BPA, vinyl klorida, dan butadiene, yang berisiko bagi kesehatan manusia,” ujarnya.

Walhi menilai kebijakan pembatasan harus diarahkan pada transisi sistem guna ulang (reuse) dan desain ulang kemasan. Perusahaan barang konsumsi cepat (FMCG) didorong bertanggung jawab terhadap limbah plastik mereka, misalnya dengan menjual produk dalam kemasan curah atau lewat stasiun isi ulang (refill station).

Ahlul juga mengkritik rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik. Menurut dia, teknologi itu justru berpotensi menghasilkan emisi berbahaya seperti dioksin dan furan, yang memperburuk krisis iklim.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar mengganti bentuk sampah menjadi energi, melainkan perubahan sistem yang mengurangi produksi plastik sekali pakai sejak dari hulunya,” kata Ahlul.