Pekanbaru - LSM Benang Merah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melakukan langkah konkret mendukung Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH), khususnya terkait dukungan pemetaan warga yang saat ini berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Salah satunya, melalui operasi Yustisi secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan LSM Benang Merah Keadilan mencermati perkembangan Satgas PKH yang menghadapi kendala penolakan dari kerumunan masyarakat saat menjalankan tugas.

Bahkan, viral di media sosial, Satgas PKH menghadapi tantangan penolakan Pemasangan Plang, Penolakan Pemasangan Portal Jalan, Penolakan Pendataan dan Inventarisasi dan bahkan menolak Tim Satgas untuk mencari Tapal Batas dan Plang Kementerian Kehutanan yang sudah raib.

"Harus di mitigasi, benarkah yang menolak itu warga ber-KTP Elektronik yang tinggal disitu? Maka, Pemkab Pelalawan harusnya melakukan Operasi Yustisi disitu, Satpol PP turun. Mengecek semuanya, KTP dan hal-hal lain terkait Perda. Misalnya, izin Peron atau Ram dan lainnya. Tak mungkin TNI-Polri yang memeriksa KTP Elektronik warga Sipil, ya harus Pemda melalui Satpol PP," sebut Idris, Selasa (08/07/25).

Idris menyinggung pernyataan Pemda Pelalawan melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdikcapil) beberapa waktu lalu yang mengklaim kecil kemungkinan Pemda Pelalawan mengeluarkan KTP El di kawasan TNTN. Namun, kata Idris, pernyataan itu tidak cukup dengan pendataan manual di kawasan. Sebaiknya, dibarengi dengan tindakan nyata, semisal ; Operasi Yustisi.

Disdukcapil Pelalawan saat itu mengaku telah menerima data dari pemerintah pusat terkait jumlah penduduk di 6 desa yang ada di sekitar TNTN. Diantaranya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Air Hitam, Desa Bagan Limau, Desa Kesuma, Desa Segati, dan Desa Pangkalan Gondai. 

"Kalau mendata melalui Kepala Desa di TNTN tidak akan efektif. Sebab, metika Satgas PKH dari Lembaga Vertikal termasuk TNI-Polri selalu dihadang massa. Sudah viral dimana-mana aparat TNI-Polri mendampingi Tim Satgas dimarahi dibentak oleh kerumunan massa. Namun, Tim Satgas tetap tenang karena mereka mengetahui kewenangannya. Nah, benarkah kerumuman massa itu memang warga ber KTP Pelalawan? Harus Operasi Yustisi bisa me mitigasi itu," tutup Idris.

Menurutnya, Operasi Yustisi secara periodik dan menyeluruh harus dilakukan untuk memperlancar kinerja Satgas.

"Dari operasi itu, bisa diketahui apakah ada oknum provokator yang bukan warga ber KTP Pelalawan. Dan, operasi tersebut harus didukung dengan anggaran Pemda yang memadai," tutup Idris. (*)