Beritariau.com, Pekanbaru‎ - BT, wanita muda yang bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang ditempatkan bekerja di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru ini tampak lesu. Ia hanya duduk melihat para pegawai PNS ditempat itu mondar-mandir dengan senyum ceria.

“Bang, ada duit Rp10 ribu? Pusing kepalaku, kami belum gajian lagi,” ucapnya, Jumat (19/02/16).

Dia mengaku belum menerima gaji sejak bulan Januari 2016 lalu. Padahal, hutangnya kepada tetangga hingga teman-temannya sudah menumpuk. Bahkan, untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) sepeda motor yang dibawanya saat bekerja saja tak ada.

“Pinjam lah dulu bang. Abang kan masih bujangan belum ada tanggungan, ini untuk beli bensin motorku nanti pulang,” ucap BT.

Ternyata tak hanya BT. ‎Kesedihan itu juga dialami oleh THL lainnya. Bahkan, salah satu Cleaning Service di Sekretariat DPRD Pekanbaru berinisial EI, juga tampak murung saat duduk di salah satu ruangan Fraksi.

“Bang, pinjam duit Rp50 ribu bang? Udah ngga ada duit lagi ni ha,” katanya dengan wajah cemberut.

Diceritakannya, gaji yang diterimanya sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Rp1,9 juta per bulan, pernah mengalami keterlambatan. Namun, keterlambatan pembayaran itu, tak separah seperti sekarang.

“Biasanya tanggal 10 udah gajian. Tolonglah bang, pinjam Rp50 ribu. Udah kosong kali ndak ada duit,” urainya.

Keterlambatan gaji para pegawai ini, sebelumnya juga mendapat kritikan dari kalangan DPRD Kota Pekanbaru. Padahal, APBD Kota Pekanbaru tahun 2016 yang disahkan 30 November 2015 lalu sebesar Rp3,1 Trilyun.

Sebelumnya, DPRD telah mengingatkan kepada Pemko agar APBD itu bisa digunakan dan dibelanjakan. Terlebih sudah diketok palu juga. Bila terus dibiarkan seperti ini, dewan khawatir pembangunan pekanbaru menjadi terganggu.

Bila memang ada defisit anggaran APBD, dewan meminta agar Pemko terbuka dan jujur. Sebab, dengan lambannya pencairan APBD 2016 akan berdampak kepada pembangunan kota dan pergerakan ekonomi masyarakat kedepan.

Uniknya, kejadian soal terlambatnya pencairan uang ini sepertinya tak terjadi dalam proyek pembangunan perkantoran lahan Pemko Pekanbaru di lokasi Tenayan Raya.

Proyek senilai total Rp1,4 Trilyun yang dikerjakan oleh sejumlah rekanan besar dengan sistem Multi Years itu, sejauh ini, belum pernah terdengar mengeluhkan keterlambatan pencairan.

Belum diketahui apakah pemko lebih peduli terhadap proyek besar atau terhadap perut rakyat kecil yang dipekerjakannya. [red]‎