Beritariau.com, Pekanbaru - Sejak akhir Desember 2014, Pemko Pekanbaru mulai mengoperasikan mobil penyapu sampah jalan atau street sweeper. Mobil ini beroperasi di bawah kendali Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru.

Namun kehadiran mobil senilai Rp 2,6 miliar tersebut justru menjadi sorotan dari kalangan DPRD Kota Pekanbaru. Salah satunya dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel.

“Harusnya, Pemko Pekanbaru berkordinasi bersama dewan kalau mau membeli sesuatu yang menggunakan APBD, terlebih jika uang yang dipakai cukup banyak,” katanya, Senin (4/1).

Meskipun begitu, Roni tak menampik adanya sisi positif dari beroperasinya mobil ini. Sisi positifnya untuk mobil ini, jalan-jalan protokol menjadi bersih. Namun ada juga sisi negatif-nya, yaitu anggaran akan semakin tinggi bila dihitung dari biaya perawatannya ke depan.

“Tentunya akan menambah berat APBD Pekanbaru. Adanya mobil itu, kami tidak mau lagi mendengar problem masalah sampah atau pasir di jalanan, semua harus bersih,” jelasnya.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Gerindra, H Fatullah juga menilai bahwa pembelian mobil tersebut merupakan pemborosan. Sebab, bila dilihat masih banyak infrstruktur di Kota Pekanbaru belum selesai.

“Anggaran multiyears untuk sampah saja Rp53 miliar, sekarang sudah mobil dibeli. Ini semacam dijadikan ajang proyek Pemko, sementara banyak tugas pemko yang belum selesai,” tutupnya. [bam]