Beritariau.com, Pekanbaru - Hingga saat ini masih saja muncul berbagai permasalahan yang dialami oleh guru di Pekanbaru. Salah satunya adanya pemotongan tunjangan sertifikasi serta dugaan perlakukan diskriminasi terhadap tenaga pengajar tersebut, serta pengangkatan GTT.

“Ada beberapa item persoalan guru yang sampai saat ini masih menggantung. Kami berharap di tahun ini semua persoalan guru harus secepatnya diselesaikan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota pekanbaru, Ir Nofrizal MM, Senin (4/1).

Dia mencontohkan, persoalan tersebut diantaranya pemotongan dana sertifikasi bagi para guru. Dalam pemotongan yang dilakukan, ada dana sertifikasi yang tidak diberikan.

“Bayangkan saja, ada kepala sekolah yang berangkat keluar negeri, juga menerima sertifikasi tanpa ada pemotongan. Sementara guru yang mengajar dilakukan pemotongan walaupun dengan alasan yang kuat. Ini semacam ada diskriminasi,” terangnya.

Persoalan bagi guru kemudian terus bergulir. Dimana, soal pengangkatan guru honor komite yang menjadi honor Guru Tidak Tetap (GTT) sampai detik ini belum ada kejelasan sama sekali. Padahal, setiap tahunnya Disdik Pekanbaru memperpanjang Surat Keputusan (SK) bagi guru honor GTT.

“Disitu Disdik hanya menerima guru honor GTT yang PGSD, sementara kita tahu guru honor-honor lain mana mau memikirkan PGSD atau memikirkan yang lain. Mereka hanya fokus bagaimana bisa mengajar. Tentu harapan guru GTT menjadi pupus. Sarjana digaji dengan nilai Rp500 Ribu sampai Rp700 Ribu, hal ini memang tidak sebanding dengan pasukan kuning yang tidak sekolah gajinya UMK.” sebutnya.

Ada juga permasalahan tidak dibayarnya biaya non sertifikasi tahun 2015, bahkan kabarnya sertifikasi itu dibayar hanya dua bulan. Jelas dengan aturan itu, dia melihat bahwa tidak ada kepedulian Disdik Pekanbaru bagi para guru yang ada di Kota Pekanbaru.

“Kami melihat guru sekarang ini banyak yang tertindas. Seperti jeruk makan jeruk. Kepala Disdik Pekanbaru jelas mendapat rapor merah. Jangan hanya melihat dari segi prestasi, jangan dilihat dari sisi visi-nya saja. Bagaimanapun kondisi guru, murid dan sekolah harus punya perhatian lebih,” jelasnya.

Melihat banyaknya persoalan itu, dia meminta Wali Kota (Wako) Pekanbaru segera melakukan evaluasi di tubuh Disdik kota Pekanbaru. Sebab, Disdik selalu tertutup dan tidak mau menerima saran dan masukan dari Komisi III.

“Walikota Pekanbaru harus objektif dalam menetapkan kepala Disdik Pekanbaru, kalau rasa-rasanya tidak memuaskan jangan dipertahankan, pilihlah pimpinan yang memahami dunia pendidikan. Sejauh ini kita menilai bahwa Disdik Pekanbaru jauh dibawah harapan kita,” tutupnya. [bam]