Beritariau.com, Pekanbaru - Ulah massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar tidak membayar makan di rumah makan Umega dan warung-warung kecil yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Kotalama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu , Riau berbuntut panjang.

Pasalnya, beberapa orang pemuda warga Desa Kotalama dan pemilik rumah makan mencari massa HMI Makassar ke kota Pekanbaru, tempat pelaksanaan Kongres HMI ke 29.

"Kami tak terima diperlakukan oknum yang mengaku mahasiswa dengan semena-semena. Kami datang ingin mencari mereka dan menagih makan yang tidak dibayar, jangan seenaknya aja buat rusuh di negeri ini," ujar tokoh pemuda Desa Kotalama, Budi Irianto, Senin (23/11).

Wakil Ketua Laskar Melayu Riau Kabupaten Inhu ini menyebutkan, mereka sejak pagi telah berada di kota Pekanbaru. Karena untuk menjaga ketertiban jalannya kongres HMI, maka pihaknya langsung menuju Mapolda Riau.

"Awalnya kami ingin mencari para mahasiswa itu, tapi karena menghargai kongres, dan kami tidak mau mengambil sikap sendiri, jadi kami sempat ke Polda Riau untuk menyerahkan masalah ini ke Polisi," ujar Budi.

Ketika di Polda Riau, sambung Budi Irianto, tiba-tiba ada anggota DPRD Inhu bernama Marlius, mengaku sebagai pengurus KAHMI Inhu mengajak bertemu untuk menyelesaikan persoalan dengan massa HMI Makassar, sehingga rencana melapor ke Polisi diurungkan.

"Kami diundang ke Hotel Pangeran bertemu dengan panitia kongres, dan akhirnya panitia kongres HMI menyelesaikan tunggakan makan tersebut," katanya.

Sementara itu, Ketua KAHMI Kabupaten Inhu, Marlius dikonfirmasi wartawan mengatakan, masalah tunggakan pembayaran makan massa HMI Makassar di rumah makan Umega dan warung-warung kecil di sekitar rumah makan Umega, yang terjadi Sabtu (21/11) kemarin, telah diselesaikan dan telah dibayar oleh panitia kongres sebesar Rp 14 juta.

"Selain membayar tunggakan pembayaran makan, kami dan panitia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik rumah makan Umega dan pemilik warung - warung kecil. Ini kami lakukan agar pelaksanaan kongres HMI tidak merugikan masyarakat," kata anggota DPRD Inhu fraksi Gerindra itu. [pan]