Beritariau.com - Sejatinya, gambut dan air tak bisa terpisahkan. Namun keserakahan manusia yang berusaha memisahkan keduanya kini menuai bencana besar. Kabut asap pekat menyelimuti Riau dan beberapa wilayah lain di Indonesia dan negara tetangga. Butuh kerja keras ekstra untuk mengembalikannya lagi ke kondisi semula.

SEJAK tiga bulan terakhir, tepatnya mulai bulan Agustus 2015, masyarakat Riau terus saja terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Korban Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) terus berjatuhan, bahkan sudah menelan belasan korban jiwa. Sektor pendidikan terganggu, anak-anak tak bisa bersekolah dengan normal. Sektor lain pun terimbas seperti perekonomian dan penerbangan. Pelaku bisnis, terlebih UMKM mengeluhkan penurunan omset.

Sedangkan bandara Sultan Syarif Kasim II berkali-kali lumpuh. Maskapai merugi karena banyak penerbangan yang dibatalkan dan tak sedikit penumpang yang meminta pengembalian uang tiket (refund).

Dampak ini tak hanya dirasakan oleh masyarakat di Riau saja. Setidaknya ada enam provinsi di Indonesia ikut merasakan seperti Sumatera Utara, Kepri, Sumatera Barat, Jambi, Palembang dan provinsi di Pulau Kalimantan. Asap juga sudah menyebar hingga ke Jakarta dan Banten.

Di Sumatera, kondisi di Palembang lebih parah dengan titik api yang terus tinggi dan tingkat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sempat menembus angka ribuan. Padahal, angka 300 sudah termasuk di level berbahaya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, Rabu (28/10) mengungkapkan, pemadaman titik api di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan tidak mungkin bisa dilakukan secara menyeluruh.

Apalagi dengan kondisi saat ini, titik api sudah bermunculan juga di Pulau Sulawesi, Papua serta beberapa wilayah di Pulau Jawa. Jadi untuk memadamkan semua jelas bukan perkara mudah.

Segala upaya yang saat ini dilakukan, sifatnya hanyalah memperlambat luasan Karhutla. Terlebih di kawasan gambut yang memiliki kedalaman hingga puluhan meter, butuh air dalam volume besar. Dan itu memungkinkan apabila hujan lebat turun dalam frekwensi yang sering.

"Tidak mungkin dimatikan, yang bisa dilakukan bagaimana memperlambat. Jika ada panas, api malah seperti angin puting beliung," tambahnya.

Jika kita berbicara tentang karhutla dan kabut asap di Indonesia, memang ini tak bisa lepas dengan lahan gambut. Karena kebakaran di lahan gambut memberi kontribusi paling besar terjadinya kabut asap.

Parahnya, kondisi ini sudah berlangsung belasan tahun dan jadi langganan di Sumatera, termasuk Riau dan Kalimantan. Karena dua pulau besar ini memiliki area gambut yang luas, dibandingkan pulau lainnya.

Kepala BNPB juga pernah mengungkapkan bahwa 99,9 persen kebakaran hutan di Sumatera, khususnya di Riau merupakan kesengajaan. Artinya, kondisi ini tidak pantas disebut kebakaran lahan, tapi pembakaran lahan.

Pada tahun 1982, Riau masih memiliki hutan sebesar 78 persen dari total luas Riau yakni 88.672,67 km2. Akan tetapi penebangan hutan yang membabi buta telah mengurangi luas hutan menjadi 33 persen pada tahun 2005.

Dengan laju kerusakan hutan alam Riau mencapai 160 ribu hektar per tahun, hutan alam di Riau terus menyusut 22 persen, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Dan tahun 2015 ini diprediksi bakalan gundul atau hanya tersisa enam persen saja.

Dari sekian luasan hutan yang terbakar, sebagian besar terdiri dari lahan gambut yang memang memiliki karakteristik mudah terbakar. Dalam jangka ribuan tahun, gambut ini merupakan cikal bakal terbentuknya batu bara.

Jadi bisa dibayangkan, meskipun tidak memunculkan api, namun baranya awet dan terus mengepulkan asap.

Jutaan Kilometer Kanal Menyedot Air dari Gambut Indonesia

Kebakaran di lahan gambut pada umumnya terjadi akibat ulah tangan manusia. Meskipun beragam teori lain muncul, yang menyebutkan lahan gambut rentan terbakar bahkan dengan percikan api kecil.

Namun tak bisa dipungkiri, bahwa alih fungsi gambut untuk menjadi perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah pangkal terjadinya bencana ini. Alih fungsi ini telah mengganggu keseimbangan hidrologis di lahan gambut.

Baik perusahaan atau perorangan membuat kanal-kanal (saluran drainase) untuk mengeluarkan air di lahan basah tersebut. Dengan harapan, lahan gambut bisa digunakan untuk berkebun atau bercocok tanam.

Namun sayangnya, kanal ini tak hanya menyedot air di gambut, namun juga memicu pelepasan CO2 dan dekomposisi yang melepas CH4. Bahkan lebih bahaya lagi, karena seiring waktu, permukaan gambut akan turun.

Merujuk kajian yang dilakukan Wetland International Indonesia tahun 2012, lahan gambut yang telah dikonversi menjadi lahan sawit dan akasia, pada 5 tahun pertama setelah pembuatan kanal akan berpotensi menurunkan muka gambut 142 cm, dan setelah 5 tahun akan konstan 5 sentimeter tiap tahun.

Karena itu Direktur Wetlands International Indonesia, Nyoman N Suryadiputra menjelaskan, langkah prioritas yang mesti dilakukan pemerintah ialah memastikan tak ada lagi pembuatan kanal untuk mengeringkan gambut.

Ia merilis, panjang kanal di lahan gambut Indonesia diperkirakan lebih dari 2 juta kilometer. Setiap hektar lahan konsesi untuk pertanian dan perkebunan biasanya dibuatkan kanal sepanjang 200 meter.

Bayangkan jika satu konsesi terdiri atas 5.000 ha lahan gambut, maka panjang saluran 1.000 km. Perkiraan total panjang kanal saat ini 2 juta km, karena 10 juta ha lahan gambut dipakai untuk pengusahaan akasia, perkebunan kelapa sawit, dan pertanian rakyat.

Tak terhitung berapa panjang kanal buatan yang menyedot air dari gambut-gambut di Riau. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Meranti saja menyebutkan ada sekitar 90 kilometer kanal-kanal lepas yang tersebar di lima kecamatan. Dan untuk mencegah air tak keluar dari kanal ini, butuh sekitar 450 sekat. Itu belum dari kabupaten lainnya.

Sementara itu di Kalimantan Tengah, ribuan kilometer kanal telah membelah-belah lahan gambut seluas 1,4 juta hektar dalam Proyek Lahan Gambut (PLG).

Selain itu, masih banyak lagi kanal yang dibuat di wilayah bergambut lainnya di Indonesia yang belum terdata dengan rinci.

Kearifan Lokal Ampuh Jadi Benteng Karhutla

Upaya pemadaman kebakaran yang saat ini sudah terlanjur besar sangatlah komplek dan sulit. Bahkan pemerintah mengatakan pemadaman hanya bisa dilakukan dengan menunggu hujan datang.

Meski ada nada pasrah dalam penyataan itu, namun tak ada salahnya jika mulai memikirkan solusi pencegahan untuk tahun mendatang. Karena bencana ini pun berlangsung hampir setiap tahun.

Salah satu solusi yang bijak adalah dengan memperhatikan kearifan lokal. Yakni dengan mengembalikan gambut ke ekosistem aslinya, yakni sebuah ekosistem dengan kandungan air tinggi alias terendam air.

Tentunya solusi ini perlu dukungan pemerintah dengan mengatur regulasi atau perundang-undangan untuk tidak memberi izin pengelolaan lahan gambut.

Sebenarnya tak hanya Indonesia saja, negara yang memiliki lahan gambut. Wildlifetrust.com merilis, ada lebih dari 170 negara di dunia yang memiliki lahan gambut. Meskipun karakteristik gambutnya beragam, namun pada prinsipnya sama yakni lahan basah yang terdiri dari tumpukan sisa tumbuhan.

Keberadaan lahan gambut ini memiliki peran yang sangat penting, terutama untuk pengaturan air dalam keseimbangan di alam. Tanah gambut juga mampu menyimpan air dalam jumlah besar, mencapai 90 persen dari total volume tanah.

Dengan kondisi basah seperti itu, memang tak dipungkiri jika lahan gambut seolah-olah tidak mendukung sektor penunjang kehidupan manusia. Seperti pertanian atau perkebunan.

Akan tetapi sebenarnya, lahan ini juga memiliki sektor ekonomis dan sudah dimanfaatkan oleh manusia dengan kearifan lokal sejak lama. Diantaranya dengan cara menangkap ikan-ikan yang hidup di rawa, memanen alang-alang serta tumbuhan rawa lainnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Selain itu, lahan gambut memiliki fungsi mulia untuk melindungi tanah dari banjir saat terjadi hujan deras. Sekaligus juga bisa menyediakan pasokan air yang cukup saat musim kemarau tiba.

Yang istimewanya lagi, lahan gambut tropikal juga menjadi ekosistem yang nyaman bagi ribuan hewan dan tumbuhan. Bahkan spesies yang hampir punah seperti serangga, ikan, orangutan dan harimau pun bisa tinggal di tanah gambut.

Tak ada kata terlambat untuk menyelamatkan dan menjaga kelestarian alam. Salah satu ide yang tercetus adalah dengan mengembalikan gambut pada sifatnya yang semula, yaitu sebagai lahan basah.

Seperti yang sudah dilakukan oleh Abdul Manan, pemuda Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sejak tahun 2014 lalu, Manan dan beberapa warga desa lain berusaha membuat sekat kanal untuk menahan air gambut agar tak lepas begitu saja.

Usaha yang dilakukan Manan sejalan dengan ide solusi yang ditawarkan Peneliti Ekologi dan Lingkungan Gambut Universitas Riau, Haris Gunawan. Menurutnya, solusi yang tepat untuk kondisi ini adalah dengan cara mengembalikan gambut pada pada karakteristik semula, yakni gambut basah.

Ia menawarkan solusi berupa rewetting (pembasahan kembali) gambut. Prinsip utama rewetting ini adalah dengan menutup kanal-kanal gambut yang selama ini dibuat oleh perusahaan atau personal untuk mengeringkan gambut.

Kanal inilah yang ditutup dengan sekat-sekat sehingga air tak bisa lepas begitu saja ke luar dari lahan gambut. Bahkan di saat musim hujan tiba, air dari kanal justru awet untuk cadangan air saat musim kemarau tiba.

Haris menyadari, pengelolaan lahan gambut untuk kembali ke gambut basah memang tak bisa instant dan langsung dinikmati di sektor ekonomi. Akan tetapi cara ini berkesinambungan dan dapat dinikmati anak cucu kita mendatang.

Warga Desa Sungai Tohor, Riau bukan satu-satunya yang berhasil mengelola lahan gambut yang telah rusak. Di pulau seberang, di tepian Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah, sekelompok petani aktif di Pulau Pisang mengembangkan sistem pertanian tumpang sari tanaman karet dan nenas. Keduanya ditanam di atas gambut yang sudah 'rusak.'

Karet dipilih karena memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sedangkan tanaman nenas dipilih karena karakternya yang cocok ditanam di lahan gambut. Selain itu masa panen yang relatif cepat, 9 bulan sejak ditanam sudah bisa dipanen.

Usaha mereka pun berhasil menghijaukan kembali 100 hektar lahan gambut eks kawasan PLG (Pengembangan Lahan Gambut) Rice Mega Project Satu Juta Hektar di blok Handil Panenga, Desa Jabiren.

Lahan ini dibuka oleh pemerintah di tahun 1995 dengan membuat kanal drainase untuk mengeringkan air gambut. Tujuannya agar lahan tersebut bisa dialihfungsikan jadi lahan pertanian. Akan tetapi justru menjadi lahan yang rawan terbakar dan berpotensi melepaskan gas-gas rumah kaca yang berbahaya bagi atmosfir.

Tak berbeda jauh dengan ide Dr Haris Gunawan, di Pulau Pisang dibuat pintu air pada 24 saluran drainase di lahan seluas 1.200 hektar. Ada empat pintu air di saluran drainase utama (handil) yang dibuat secara bergotong royong. Pintu air berfungsi untuk mencegah lahan gambut mengering.

Saat musim hujan, pintu air ini dibuka. Lalu saat musim kemarau tiba, pintu air ditutup untuk menjaga air tak keluar dari area gambut.

Dua keberhasilan upaya masyarakat lokal untuk menjaga lingkungan sekitar dan air itu bisa menjadi cermin menyelesaian kasus lahan gambut. Meskipun karakteristik gambut di masing-masing wilayah berbeda, namun prinsip dasar menjaga kondisi basah pada gambut tetap bisa diterapkan. [indrastuti/dari berbagai sumber]