Beritariau.com, Pekanbaru - Ribuan massa yang terdiri dari civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultahn Syarifa Kasim (UIN Suska) Riau menggelar aksi sumpah lawan asap di halaman kantor Gubri, Rabu (28/10).

Para dosen, alumni dan mahasiswa memulai aksinya di tugu titik nol, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mereka kemudian berorasi sekitar dua jam, atau sampai 12.30 WIB.

Massa kemudian berusaha masuk ke halaman kantor Gubernur Riau dan sempat mendapat hadangan dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian. Namun seluruh massa yang jumlahnya mencapai ribuan, akhirnya diperbolehkan masuk dan menggelar orasi.

"Aksi kita hari ini hanya berkaitan dengan permasalahan kabut asap yang tak jua kunjung terselesaikan oleh pemerintah hingga berpuluh tahun lamanya. Tidak ada keinginan kita untuk membuat kerusuhan, ataupun menuntut hal lainnya," kata Rinaldi dalam orasinya.

Setelah menggelar orasi beberapa saat, Asisten II Setdaprov Riau Masperi selaku perwakilan Pemerintah Provinsi Riau mendatangi massa. Namun kedatangan Masperi tidak digubris massa, karena mereka ingin bertemu langsung dengan orang nomor satu di provinsi ini yaitu Plt Gubernur Riau.

Massa saat itu malah meminta Masperi dan pejabat Pemprov Riau lainnya untuk duduk dan mendengarkan orasi pada Dosen, Alumni dan juga mahasiswa ini.

Dalam orasinya, massa menuntut pemilik perusahaan pembakar lahan untuk ditangkap, aset-aset perusahaannya disita dan diberikan kepada petani. Massa juga meminta pemerintah meninjau ulang izin replanting sawit dan ekspansi HTI. Serta meninjau ulang izin perusahaan dan potongan konsesi perusahaan 50 persen untuk penanggulangan dan pencegahan Karhutla.

Selanjutnya menuntut Presiden dan Menteri untuk berkantor di daerah yang terkena bencana kabut asap. Menuntut seluruh partai politik membuka posko kesehatan dan penanggulangan kabut asap. Dan ubah arah kebijakan pembangunan Riau dari berbasis SDA menjadi pengetahuan.

Setelah beberapa jam berorasi, massa yang membawa spanduk dan pamflet berisikan berbagai tulisan terkait perlawanan terhadap kabut asap, ditemui Plt Gubernur Riau.

Dihadapan massa Plt Gubernur Riau sempat meminta maaf karena terlambat karena berbagai kegiatan kedinasan. Terkait tuntutan massa, Plt mengaku kalau apa yang disampaikan telah terjawab dalam Rakor, Gubernur, Bupati/Walikota bersama Presiden pada Rabu pekan lalu.

"Izin untuk membakar lahan sebanyak dua hektar, Presiden telah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabutnya. Terkait keberpihakan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kota untuk pencegahan dan Penanganan Karhulta, Presiden juga telah memerintahkan agar dapat ditambah, tindak lanjutnya BPK telah mengundang Enam Provinsi yang terjadi karhutla untuk membahas hal ini," jelas Plt Gubernur.

Untuk APBD Provinsi Riau sendiri, menurut Plt dalam APBD tahun 2015, telah dianggarkan untuk pencegahan dan penangan Karhutla ini, seperti untuk pembuatan skat kanal, yang jumlahnya telah mencapai 2300 lebih yang telah dibuat.

"Dibeberapa SKPD, seperti di Dinas Perkebunan, juga telah dianggarkan untuk sosialisasi bagi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, malah diberi bibit untuk masyarakat," sebut mantan Anggota DPR RI ini.

Plt juga menjelaskan, di Provinsi Riau saat ini telah terdapat 50 tempat evakuasi besar untuk korban kabut asap ini. Dan jika dari pihak Perguruan Tinggi atau Mahasiswa ingin membuka posko, pihaknya siap memfasilitasi untuk memberikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam posko tersebut.

"Terkait penegakan hukum, saat ini sudah terdapat 1 persahaan izinya sudah dibekukan, satu dibatalkan perizinannya, satu perusahaan sedang ditingkatkan statusnya, dan lainnya dalam penyidikan. Kapolda, Kapolres tidak main-main dalam hal ini, karena ini bukan untuk saat ini saja, ini untuk jangka panjang, agar kita trebebas dari masalah kabut asap," tegasnya.

Setelah mendapat penjelasan dari Plt Gubernur, massa membubarkan diri dengan tertib. [mcr]