Beritariau.com, Pekanbaru - Untuk ketiga kalinya, ratusan massa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pemantau Aparatur Riau (GEMPAR), Senin (19/10/15) siang, berunjukrasa ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Tuntutannya tetap sama. Mendesak Jaksa mengusut dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tak lupa, pengunjukrasa tetap menuding keluarga Plt Gubernur Riau sebagai mafia korupsi proyek senilai Rp200 Milyar. Pada aksi kali ini, massa GEMPAR membawa sejumlah spanduk yang berisi gambar kerabat dekat Plt Gubernur Riau Arsyajuliandi Rahman ke depan Kantor Kejati.

"Dewan mensahkan anggaran untuk rakyat tapi seenaknya mereka korupsi," ungkap Erlangga, salah seorang orator saat unjukrasa.

Sayangnya, Erlangga justru menyatakan, pihaknya tak perlu menyiapkan bukti-bukti terkait dugaan korupsi ini. Ia menilai, jika tak kunjung diusut, maka Kejati Riau akan dicap sebagai penakut

"Ini Kejati atau Banci," teriaknya lantang.

Selain keluarga Andi Rahman, massa GEMPAR juga meminta agar Kejati segera memanggil dan memeriksa Kepala Sub Bagian (Kasubag) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Riau, Edwar, yang disebut-sebut terlibat.

Tak sampai satu jam berorasi di luar pagar kantor Kejati, akhirnya sejumlah perwakilan GEMPAR diterima oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Riau Muhammad Naim SH MH diruangan. Didampingi Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Pekanbaru, Naim menerima aspirasi mahasiswa.

Namun, lagi-lagi pengunjukrasa tak memberikan sejumlah berkas petunjuk adanya tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan. "Kalaupun bukti tak ada, tapi tolong bantu data petunjuk jika memang ada indikasi korupsi," kata Naim menanggapi pernyataan sikap perwakilan pengunjukrasa. [red]