Beritariau.com, Pekanbaru - Sejak Arsyajuliandi Rahman dilantik menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau setahun lalu untuk mengemban tugas sebagai Kepala Daerah menyusul diciduknya Gubernur Riau Non Aktif Annas Maamun oleh KPK, perekonomian di Riau kian lesu. Buntut dari kondisi ini, warga miskin di Riau bertambah menjadi 31.500 Jiwa.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau tahun ini meningkat sebanyak 31.500 jiwa dari total 531.390 jiwa. Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 499.890 jiwa.

"Tahun ini, jumlah penduduk miskin di Riau mencapai 8,42 persen dari 4,4 juta jiwa penduduk. Sedangkan tahun lalu hanya 8,12 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Mawardi Arsyad, Senin (15/09/15).

Penduduk yang dikategorikan miskin, terang Mawardi, adalah penduduk yang tak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Garis kemiskinan Provinsi Riau, berada yakni pada level Rp364 ribu.

Katanya, beberapa faktor penyebab meningkatnya penduduk miskin yaitu, menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi yang cenderung melambat. Selain itu, pendapatan dari sektor perkebunan juga cenderung menurun.

Selain faktor menurunnya hargga komoditi seperti Sawit dan Karet, Pengamat Ekonomi Riau Edyanus Herman Halim juga menyatakan rendahnya Serapan APBD Riau juga dapat dijadikan sebagai salah satu pemicu bertambahnya rakyat miskin di Riau.

"Harga komoditi seperti karet dan sawit turun, sementara harga kebutuhan pokok masyarakat naik. Hal ini 50 persen pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi. Selain itu, ada Government Expenditure, yakni terkait Serapan," kata Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau ini.

Dijelaskannya, akibat rendahnya serapan anggaran, belanja pasti menurun. Belanja pemerintah itu, juga menentukan perputaran ekonomi daerah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh Government Expenditure sebesar 14 hingga 15 persen.

"Jadi, sangat wajar jika disebutkan bahwa naiknya angka kemiskinan juga akibat rendahnya serapan APBD," tegas Edyanus.

Dalam catatan Beritariau.com, ternyata tak hanya soal ekonomi, dalam penanganan kabut asap akibat pembakaran lahan di Riau, Andi Rahman kerap dikritik bahkan dihujat oleh warganya sendiri.

Bahkan, perintah Jokowi sebelumnya agar membuat Sekat Kanal guna mengantisipasi kemarau El Nino September dan Oktober ini, tak dikerjakan. Andi justru membuat sekat kanal dengan dana dari APBD Perubahan. [Baca : Wah! Pemda Riau cuekin Perintah Jokowi cegah karhutla, Kenapa..?]

Buktinya, ditengah warga Riau diterpa kabut asap selama sepekan lebih bak ikan salai, Andi justru cukup lamban memutuskan menaikkan status darurat [Baca : Parah! Sepekan lebih warga hirup asap, Pemprov Riau lambat] . Hal ini, membuat para Tokoh Masyarakat di Riau gerah dan mengeluarkan pernyataan. [Baca : Edyanus: Riau Harus Berstatus Tanggap Darurat Asap!] [red]