Tak Becus Tangani Asap Riau, Pejabatnya Copot Saja!

Tak Becus Tangani Asap Riau, Pejabatnya Copot Saja!

Ilustrasi | Beritariau.com 2015

Beritariau.com, Pekanbaru -  Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Pemuda Riau (DPP PPR) menggelar Rapat Pleno II DPP Priode 2015-2020 dan Focus Group Discusion (FGD) dengan tema Problematika 18 tahun wisata asap di Riau, Minggu (06/09).

Ketua DPP PPR, Yusroni Tarigan menjelaskan, dalam FGD ini menghasilkan beberapa kesimpulan siaga bencana. Diantaranya, PPR akan membentuk Posko  Kesehatan, Team IT, Action Class team tanggap gerak cepat dan team legal standing untuk membangun kesadaran gerakan progresif konsolidasi BEM se-Riau.

Mereka juga menilai pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kala tidak mampu menuntaskan permasalahan kebakaran lahan di Riau. Termasuk Polri, Menteri dan pejabat lain di bawahnya.

"Jika tidak berhasil menyelesaikan ini, copot segera menteri yang tidak mampu. Kita mendesak presiden agar menuntaskan permasalahan pembakaran hutan yang ada di Riau," tegasnya.

“Kepada DPRD Riau, kita tegaskan pansus lahan jangan dijadikan sebagai trik politik atau pencitraan. Dan kita mendesak perlu adanya perda tentang kebakaran lahan yang benar dirasakan keadilan oleh seluruh masyarakat Riau. Serta di tengah peliknya masalah ekonomi dan kebakaran lahan di riau anggota DPRD hentikan Study Bandingnya ke Luar Negri," tuntutnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPD PPR Kabupaten Meranti, Sarwan Kelana, menilai asap di Riau ini karena ketidakseriusan dari pemerintah itu sendiri.

“Sudah milyaran uang rakyat habis dihamburkan oleh pemerintah dalam mengatasi kabut asap tapi tidak selesai juga. Sudah ribuan masyarakat Riau yang terserang ISPA tapi pemerintah masih tutup mati dan tuli,” tambahnya.

Kalau ingin persoalan asap ini cepat diselesaikan dan tidak menjadi masalah lagi, ia juga mengatakan pemerintah harus tegas dengan para pembakar lahar yang ada di Riau ini.

"Presiden Joko Widodo dan Menteri Kehutanan harus Tegas, Gubernur Riau Juga harus tegas, jangan lamban buat ketegasan terhadap prusahaan dan para pembakar lahan. Jangan sampai masyarakat Riau mati perlahan-lahan, pemerintah harus bertanggung jawab dengan semua ini,” tutup mantan aktivis UIN Suska Riau ini. [hmd]