Beritariau.com, Pekanbaru - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya mengaku gemes (geram) melihat sejumlah kasus perambahan hutan tanpa izin di Riau dan sejumlah propinsi lainnya. Untuk itu, Siti menggandeng Kejagung RI, dalam penanganan kasus hukum terkait penguasaan hutan di provinsi Riau.

"Anda semua gemes ? Saya lebih gemes lagi. Udah 10 kasus (kehutanan) yang kita siapkan dan udah P19, artinya kita harus bolak-balik. Makanya saya koordinasi intensif dengan Kejagung RI," ujar Siti Nurbaya, usai agenda Rakorsus, di Gedung Daerah Pekanbaru, Senin (08/06/15).

Menurut Siti, tidak tuntasnya kasus perkara lahan, bukan hanya terjadi di Riau, melainkan beberapa daerah di Indonesia dengan berbagai macam alasan.

"Nggak hanya di Riau, di daerah lain juga begitu, kacau semua. Kayak di Aceh dan Sumatera Selatan, alasan banyak, ada keterangan ahli lemah lah, analisa laboratorium lemah dan lain-lain," ketusnya.

Agar lebih mudah menyelesaikan kasus tersebut, kata Siti, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kejagung RI dalam penanganan kasus kehutanan tersebut.

"Jadi memang dalam penegakkan hukum ini, persoalannya pada koordinasi dan kolaborasi jaringan. Kita gandeng Kejagung RI untuk mengawasi semua," pungkasnya.

Menteri LHK dan Menhut akan tetap berada di Pekanbaru untuk beberapa hari kedepan guna mendalami kasus lahan yang ada di Riau. [Pan]