Beritariau.com, Kampar - Untuk menjaga kelestarian alam dan warisan adat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Selasa (31/03/15), Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) menggelar seminar dan penanaman pohon di Hutan Larangan Adat "Imbo Putui Petapahan".

Seminar yang mengundang Ormas ProJo, Tokoh Masyarakat, Dinas Kehutanan, Anggota DPRD, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan, Camat Tapung dan Kepala Desa Petapahan dan ratusan warga dan murid, juga dilakukan penandatanganan pernyataan kesepakatan bersama Pelestarian Hutan Adat Imbo Putui di Aula SMK 1 Tapung.

Acara yang dikemas dengan judul "Selamatkan Imbo Putui Petapahan" ini, dilanjutkan dengan penanaman sebanyak 400 batang pohon berbagai jenis di sekitar pintu masuk Imbo Putui. Sebagai salah satu jaringan kerja YLBHR, ProJo diminta ikut menanamkan pohon di hutan larangan adat itu.

Dalam kegiatan itu, Kepala Desa Petapahan Abdul Cholil mengungkapkan bahwa, luas Hutan Adat Imbo Putui makin berkurang akibat perambahan hutan dan eksplorasi perkebunan disekeliling hutan tersebut. Dikhawatirkan, hutan yang diharapkan menyangga cadangan air ini makin sulit dirawat.

Diceritakannya, dalam sejarah ratusan tahun lalu, Desa Petapahan merupakan Kerajaan. Sebelum Indonesia ada, Desa itu sudah menjaga hutan adat itu. Ninik Mamak (para Datuk) telah membuat hukum adat untuk mengatur pelestarian Imbo Putui pada Februari 2014 lalu. Kemudian diatur lagi dalam Peraturan Kepala Desa Petapahan.

"Mencuri sebatang pohon pun kena denda," ungkap Cholil.

Kades mengaku, pihaknya juga tak hanya diam. Selain mendirikan sebuah sekolah SMK yang membidangi pelajaran tentang hutan, mesin dan kebun, Ia juga telah menyediakan sebidang tanah untuk dijadikan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kehutanan.

"Di sekolah itu, dibentuk organisasi Pelajar Pecinta Lingkungan dan Hutan (PPLH). Dan soal tanah itu, sudah dua tahun kami tawarkan agar dibangun UPTD, tapi tak kunjung ada realisasinya," kata Cholil.

Padahal, diketahui bahwa, Hutan Adat Imbo Putui mutlak dapat dikuasai oleh adat setempat. Sebab, area itu tak masuk dalam kawasan. Namun, pihaknya tak berdaya jika hanya kemampuan desa yang tak seberapa itu diandalkan untuk menjaga hutan itu.

Menurutnya, hutan itu dapat dikelola menjadi Hutan Adat Wisata Penelitian maupun Hutan Wisata (Eco Tourism, red) yang akan sering dikunjungi oleh akademisi maupun wisawatan.

Sebab, di Hutan Larangan Adat Imbo Putui Petapahan ini, memiliki luas sekitar 250 hektar yang terbelah jadi dua bagian, yakni hutan kiri dan kanan. Hutan ini, diisi oleh berbagai macam flora dan fauna.

"Sekitar 200 jenis flora dan fauna yang dilindungi ada disini, seperti Kantong Semar, Meranti Pirang dan lainnya," kata Ketua Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Tapung Joko Surahmad, saat mendampingi Kades Cholil.

"Bukti bahwa Imbo Putui menarik adalah telah menjadi salah satu lokasi penelitian mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Maka, kita mengundang semua pihak dalam kampanye "Save (Selamatkan Imbo Putui Petahapan".

Dimpos berharap, kegiatan ini menjadi titik tolak perjuangan menarik perhatian pemerintah terhadap keberadaan hutan larangan ini.

"Ini luar biasa. Di Riau, Hutan adat di kawasan Hutan Lindung saja banyak yang digarap perusahaan. Sementara, Imbo Putui ada diluar kawasan, tapi bisa dijaga oleh kearifan lokal. Aksi ini harus berkelanjutan," ujar Dimpos didampingi Sekretaris YLBHR, Suwandi SH.

Kepada rombongan ProJo Provinsi Riau yang dipimpin Ketua DPD Provinsi Riau, Sony Magranta, Abdul Cholil mengungkapkan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam menjaga dan melestarikan hutan itu.

Ia pun meminta Presiden RI selaku Sarjana Kehutanan agar memperhatikan nasib hutan adat ini. Ia berharap, di hari lingkungan hidup tahun ini, Jokowi dapat hadir.

"Kita mohon pak Jokowi hadir. Nanti terserah beliau mau bikin apa disini. Tak sanggup kami kalau hanya mengandalkan dana daerah. Kalau saja perusahaan disini ada rasa memiliki terhadap hutan ini pasti kita tak kesulitan," kata Cholil. [roy]