Beritariau.com, Pekambaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Selasa (22/03/22) menyusul terbakarnya ratusan hektar lahan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edy Afrizal menyatakan, bahwa penetapan status siaga karhutla, seiring telah ditandatanganinya Surat Keputusan nomor SK Karhutla 653/III/2022 pada Senin 21 Maret 2022 kemarin.

"Hari ini Pemprov Riau menetapkan status siaga karhutla. SK (surat keputusan) penetapan status sudah ditandatangani Pak Gubernur Riau (Syamsuar) kemarin. Berlaku hingga 30 November 2022," kata Edy, Selasa (22/03/22).

Penetapan status ini menyusul status siaga karhutla oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Pelalawan.

Dengan penetapan status siaga oleh tiga daerah ini, menjadi dasar penetapan status siaga di tingkat provinsi.

Selain itu, kata Edy, penetapan status siaga karhutla tingkat provinsi ini juga setelah mendapatkan saran dan masukan dari TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru.

Sementara itu, Edy menyampaikan bahwa sejak Januari 2022 sampai saat ini, sudah tercatat ratusan hektar hutan dan lahan yang terbakar.

"Untuk luasan lahan yang terbakar sejak 1 Januari sampai dengan hari ini, lebih kurang 168.66 hektar," sebut Edy.

Ia merincikan, karhutla di Kabupaten Rokan Hulu seluas 3 hektar, Rokan Hilir 3 hektar, Kota Dumai 5,1 hektar.

Adapun karhutla yang terluas, adalah Kabupaten Bengkalis 74,2 hektar.

"Di Kabupaten Kepulauan Meranti 6 hektar, Siak 4,28 hektar, Pekanbaru 3,13 hektar, Kampar 8 hektar, Pelalawan 22,7 hektar, Indragiri Hulu 6,75 hektar, dan Indragiri Hilir 32,5 hektar. Sementara untuk Kabupaten Kuantan Singingi tercatat masih nihil karhutla" pungkas Edy.

Edy juga mengatakan, pihaknya sudah ajukan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BNPB, untuk meminjam helikopter.

Dia mengatakan, helikopter itu akan dipakai untuk patroli, water bombing, dan teknik modifikasi cuaca atau TMC.

"Surat permohonan peminjaman helikopter sudah kami ajukan ke KLHK dan BNPB. Adapun helikopter yang kita butuhkan untuk patroli, water bombing dan TMC," tuturnya. (*)