Beritariau.com, Pekanbaru - Blusukan Presiden Joko Widodo ke Riau dalam rangka meninjau masalah hutan dan lingkungan termasuk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (26/11/14) mendapat beragam tanggapan dari sejumpah pihak di Riau.

Ketua Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR), Dimpos TB mengatakan, kasus hutan dan lingkungan di Riau sudah kronis. Sebab katanya, masalahnya bukan sebatas lahan gambut, kebakaran dan eksplorasi hutan, namun sudah kompleks dan menjalar ke sendi birokrasi dan hukum.

"Mohon maaf. Saya mau tanya, solusi apa kira-kira yang bisa dilakukan menjawab kasus ini? Sustainable Forestry Management (SFM) atau Pengelolaan Hutan secara Berkelanjutan dan Moratorium sudah ditetapkan, tapi kenyataannya gimana? Belum lagi untuk kebun kelapa sawit ada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)," tegas Dimpos melalui sambungan selulernya, Rabu (26/11/14).

Menurutnya, berbagai konsep sudah dilakukan, tapi tetap saja hutan di Riau dibabat, dibakar dan dialihfungsikan. Ia pun menegaskan, banjir, kabut asap, penyakit sesak nafas dan lainnya adalah dampak kemarahan alam atas pembiaran hutan yang kian hancur.

"Kalau semua kebijakan tak ada artinya, apalagi pegangan kita agar bumi ini tidak "marah"?," tegas Dimpos.

Dituturkannya, semua akar persoalan tentu berawal dari perizinan dan salah urus dari pemangku jabatan baik pemerintah maupun aparat. Pihaknya berharap pemerintahan Jokowi mampu mengeluarkan kebijakan penting dan tak tebang pilih meskipun investasi jadi taruhannya. [Baca : Yayasan Lingkungan desak Jokowi cabut izin PT Rimba Seraya Utama]

"Masalah ini sudah kronis dan kompleks. Jokowi harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hutan," pinta Dimpos.

Dikatakannya, demi bumi Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) jangan marah. Satgas itu, kata Dimpos, sebagai mitra KLH. Sebab, bukan tak mungkin ada mafia hutan yang berlindung di balik kementerian itu, meskipun Menteri Siti Nurbaya Bakar harus bekerja keras.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna berharap Jokowi menemukan solusi yang komprehensif terhadap persoalan kebakaran lahan dam hutan yang selama ini kerap terjadi bukan hanya di wilayah itu tapi juga di tempat lain di Indonesia.

Menurut Nana, pelaku usaha kehutanan juga menjadi korban jika terjadi kebakaran. Dia menegaskan pihaknya tak mungkin melakukan pembakaran karena membahayakan investasi yang telah ditanam. "Tapi sayangnya, kami justru selalu menjadi satu-satunya pihak yang selalu disalahkan," kata Nana, Rabu (26/11/14).

Nana menegaskan, mitigasi dan adaptasi penanggulangan kebakaran seharusnya lebih ditekankan kepada pencegahan dari pada pemadaman kebakaran.

Oleh sebab itu, pemerintah harus berdiri di depan untuk mensosialisasikan masalah dan memperbaiki sejumlah aturan yang membuka celah terjadinya kesengajaan pembakaran lahan oleh masyarakat. Celah untuk melakukan pembakaran terbatas terdapat pada UU No 32 tahun 2009.

"Kearifan lokal di sini dapat melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal dua hektar per kepala keluarga, ini yang harus direvisi," terang Nana.

Sementara itu Sekjen Himpunan Ilmu Tanah Indonesia Suwardi menyatakan potensi terjadinya (Karhutla) bisa terjadi di tanah mineral atau tanah gambut. Hanya saja, gambut banyak disebut karena Riau didominasi lahan gambut.

"Jadi, pengelolaan lahan gambut tidak berkorelasi dengan kebakaran. Kebakaran gambut hanya menjadi akibat dari kegiatan masyarakat membuka lahan," katanya.

Menurut dia, mengidentikkan gambut dengan kebakaran sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk membelenggu pemanfaatan sumberdaya itu untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Suwardi menegaskan, lahan gambut bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan  dengan menerapkan tata kelola air secara ketat. "Teknologi ekohidro menjadi solusi untuk pemanfaatan gambut," tandasnya. [red/pan]