Hak Politik Dicabut

Zul AS Dituntut 5 Tahun Penjara

Zulkifli AS mantan Walikota Dumai saat mendengarkan tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru

Beritariau.com, Pekanbaru -

Zulkifli Adnan Singkah, akrab disapa Zul AS menjalani sidang penuntutan oleh JPU. Mantan Walikota Dumai itu dituntut pidana penjara 5 tahun, pada sidang Kamis (22/7/2021) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Zul AS terlibat suap dan gratifikasi Rp3,9 miliar, untuk pengurusan DAK Kota Dumai dalam APBNP 2017 dan APBN 2018.

Dalam kasus ini JPU mengatakan, pasal-pasal yang dilanggar Zul AS adalah Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal lainnya, juga bersalah melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

JPU, Muhammad Nur Azis SH menyampaikan tuntutannya, menjatuhkan pidana 5 tahun kepada terdakwa Zul AS, yang dibacakan secara virtual di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, dipimpin Lilin Herlina SH MM. 

“Dan pidana denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata M Nur Azis SH

Tidak hanya itu, Zul AS dijatuhi JPU hukuman tambahan, membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3.848.427.906. Sebelumnya, terdakwa telah menyetor Rp250 juta, ke rekening KPK dan penyitaan sebidang tanah di Dumai.

“Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita untuk mengganti kerugian negara. Jika tidak diganti kurungan selama 1 tahun,” jelas JPU.

Hak politik Zulkifli AS juga dicabut JPU,  selama 5 tahun untuk dipilih dalam jabatan publik.

“Terhitung sejak selesai menjalankan pidana,” tutup JPU.

Merespon tuntutan JPU, Wan Subantriarti SH MH penasehat hukum (PH), Zulkifli AS menyatakan, mengajukan pembelaan atau pledoi. Pembelaan tertulis akan dibacakan penasehat hukum dan Zulkilfi AS.

“Pembacaan pledoi dijadwalkan tanggal 2 Agustus. Pledoi pribadi (terdakwa) dan dari kami selaku PH (penasehat hukum) nanti dibacakan,” respon pria akrab disapa Wan ini.

Zulkifli AS didakwa JPU dari KPK, pada 2016 hingga 2018 telah melakukan suap kepada Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

JPU mengatakan, uang pelicin diberikan sebesar Rp100 juta, Rp250 juta, Rp200 juta dan SGD35.000 juga diberikan kepada Rifa Surya selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus non fisik.

Zulkifli juga didakwa JPU menerima gratifikasi sebesar Rp3.940.203.152. Untuk pemberian izin kepada perusahaan yang mengerjakan proyek di Kota Dumai dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai.***

Terkait