Beritariau.com, Pekanbaru - Sebanyak 7 Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru, membacakan pandangan umum tentang usulan Pemko Pekanbaru menerapkan Ranperda Retribusi persampahan serta revisi Ranperda Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan kesehatan, dalam paripurna yang digelar, Selasa (18/08/2020).

Dari pandangan umum yang dibacakan oleh juru bicara masing-masing fraksi di DPRD Pekanbaru, beberapa fraksi telah memberikan pandangannya. Ada yang pro dan ada yang kontra.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, mengatakan, dari catatan yang ada di fraksi-fraksi umumnya memandang tentang peningkatan pelayanan kesehatan yang masih jauh dari harapan.

"Selain mengutamakan pelayanan, ada juga fraksi yang menolak dilakukan pemungutan retribusi," kata Hamdani, saat dikonfirmasi, usai paripurna.

Politisi PKS ini memandang bahwa dalam proses politik hal itu wajar dilakukan. Meski berbeda pandangan, tidak menyurutkan usulan ranperda dihentikan. Sebab, pandangan umum fraksi merupakan administrasi awal dan masih ada mekanisme lain yang harus dilakukan.

"Setelah ini (pandangan fraksi,red) akan ada pembentukan pansus. Pandangan fraksi dibawa melalui pansus dan dalam pansus ini nantilah akan dikaji secara mendalam," jelasnya.

Dari kajian dan analisis pansus yang merupakan perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Kota Pekanbaru tersebut, akan di telaah dan dirumuskan dalam satu kesatuan hipotesa. Apakah usulan Ranperda Pemko tetap dilanjutkan atau tidaknya.

"Dilanjutkan atau tidak, itu berdasarkan kerja pansus yang nantinya ditunjuk. Ini masih berjalan dan masih proses awal," jelas Hamdani.

Menanggapi itu, Sekda Pekanbaru, M Jamil, menyebutkan, sebagai perwakilan Pemko Pekanbaru, pihaknya menerima kritik dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Pekanbaru dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

"Pelayanan dan pendapatan merupakan 2 sisi yang tak dapat dipisahkan. Tanpa 2 sisi itu tentu tidak akan tercapai keinginan kita untuk membangun Kota Pekanbaru," tutupnya. [Bam]