Beritariau.com Pekanbaru - Setelah aksi protes penolakan isolasi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) TKI Riau asal Malaysia yang terdampak wabah Covid-19 tak direspon oleh Pemko, warga mengambil sikap dan mengadu ke DPRD Kota Pekanbaru.

Puluhan warga Jalan Karya Bersama, RT 02 RW 09, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, mengirimkan surat melalui DPRD Kota Pekanbaru yang ditembuskan melalui Ketua DPRD.

Dalam surat yang ditandatangani oleh puluhan warga RT 03 yang diketahui oleh Ketua RT/RW serta pemuka masyarakat, warga yang tinggal di eks lokalisasi Teluk Lembu Ujung (Teleju) itu memohon agar perwakilan legislatif menyelesaikan persoalan ini.

"Kita jelas menolak kedatangan pasien isolasi Covid-19 yang ditempatkan di Rusunawa ini. Apalagi ini tak ada sosialisasi dari masyarakat. Kenapa ini tak direspon," Kata salah satu warga, Selamet Joko Maryono, saat berbincang-bincang dengan wartawan, Rabu (01/04/2020).

Menurutnya, sampai detik ini, pemerintah tidak pernah memberi jaminan kesehatan dan keselamatan bagi warga sekitar yang tinggal di lokasi Rusunawa, tempat TKI Riau negeri jiran ditempatkan.

Yang membuat dirinya kesal lagi, secara diam-diam Selasa (31/03/2020) sekitar pukul 20.00 WIB, puluhan tempat tidur bagi PDP TKI Riau yang diisolasi di rusunawa justru dimasukkan secara diam-diam. Bahkan tempat itu sampai saat ini dikawal oleh aparat.

"Jaminan tak ada, rusunawa malah dibersihkan dan puluhan kasur masuk secara diam-diam masuk malam," cetusnya.

Bahkan tempat tidur bagi PDP TKI Riau asal Malaysia itu, pada saat ini sudah ditambah menjadi 50 item. Dia menyebut, kemungkinan jumlah dan kemungkinan masuk pasien akan lebih banyak dari sekarang.

"Katanya cuma 5 yang masuk, sekarang kok jadi 50. Ini situasinya seperti mencekam sekali. Nasib kami bagaimana? siapa yang memberi jaminan pada kami," ucapnya.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, menyebutkan, hingga saat ini di lembaga legislatif koordinasi antara Pemko Pekanbaru melalui instansi terkait, tidak pernah diberitahu bagaimana penanganan Orang Dalam Pengawasan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) untuk pencegahan Covid 19 di Pekanbaru.

"Instansi terkait baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Perkim sampai saat ini tidak pernah menyampaikan kepada kita di DPRD bagaimana penanganan pasien Covid-19," kata Hamdani.

Bahkan, Dinas terkait tidak pernah menyampaikan secara lisan mengenai penampungan PDP TKI Riau asal negeri jiran tersebut. Apalagi katanya, dampak yang ditimbulkan meresahkan masyarakat.

"Inikan tidak bagus sebenarnya. Kalau terjadi keresahan seperti ini, instansi berwenang harus bertanggungjawab di tengah masyarakat. Harusnya dipikirkan dampak sosial ditengah masyarakatnya," pungkasnya. [Bam]

Berikut isi surat kepada DPRD Kota Pekanbaru.

Dengan hormat 
Melalui surat terbuka ini Kami warga sekitar rusunawa rejosari memohon kepada bapak Untuk dapat mendengar aspirasi Kami dan dapat menyelesaikan persoalan yang sedang kami hadapi, yaitu dengan Adanya rencana Pemerintah Untuk menepatkan para TKI dari Malaysia di rusunawa rejosari. Kami warga sekitar rusunawa,menolak dengan adanya rencana Pemerintah tersebut.

Demikian surat terbuka ini Kami sampaikan besar harapan Kami agar bapak dapat membantu kami Untuk bukti penolakan, Kami lampir kan tanda tangan warga.

Hormat Kami warga sekitar rusunawa