Beritariau.com Pekanbaru - Buntut dari penahanan Ustadzah Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dan aktifitas pelarangan deklarasi #2019gantipresiden, elemen mantan aktivis kampus berencana bakal menggelar demo ke Mapolda Riau.

Koordinator isu Minerba BEM seluruh Indonesia, Rinaldi Parepare mengatakan, ada aktivitas dan pengekangan dalam masyarakat untuk menyampaikan demokrasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Menurutnya, tidak ada yang salah dalam tagar #2019gantipresiden maupun tolak #2019gantipresiden.

"Ngga ada yang salah, semua dijamin Institusi. Yang jadi masalah adalah banyak aturan yang dilanggar, banyak hak-hak demokrasi yang di kangkangi," Kata Rinaldi, dalam rilisnya, Sabtu (25/08/18).

Dia mengaku heran, saat ada sebuah aturan yang memperbolehkan melakukan aksi di bandara. Padahal, bandara merupakan sarana publik yang sejatinya harus steril dari segala aktivitas gangguan.

"Yang hari ini di SSK II teriak kami cinta damai, itulah orang-orang yang sesungguhnya harus segera di damaikan," cetusnya.

Sementara itu, Mantan Kordinator Lapangan Demo BEM seluruh Indonesia, Topan Rezki Erlando, mengaku kecewa atas sikap Kapolda Riau yang melarang WNI untuk melakukan aktivitas demokrasi.

"Harusnya Kapolda Riau tak punya hak untuk melarang orang untuk berkunjung ke tanah Melayu. Kita terbuka bagi siapa saja yang mau berkunjung kesini. Yang harusnya dilarang itu yang buat kerusuhan di kawasan objek vital Bandara bukan malah tamu dilarang masuk," ucapnya.

Senada juga disampaikan oleh Mantan Menteri Sosial Politik BEM UNRI, Suyeni. Dia mengaku geram atas sikap pelarangan deklarasi #2019gantipresiden. Dia menganggap, pelarangan ini merupakan preseden buruk bagi institusi kepolisian.

"Kapolda Riau terkesan menghalang-halangi kebebasan berpendapat dimuka umum. Seluruh Mahasiswa harus protes ke Kapolda jangan diam. Bila perlu demo ke kantor Polda Riau. Kita menyampaikan demokrasi seharusnya tidak perlu meminta izin, cukup pemberitahuan saja. dan Kepolisian wajib mengamankan," tegasnya. [red]