Beritariau.com, Pekanbaru - Kepala Kepolisian Daerah Riau, Brigjen Eko Widodo Prihastopo menegaskan penyelenggara deklarasi #2019gantipresiden yang akan dilangsungkan di Kota Pekanbaru dibatalkan.

"Deklarasi ganti presiden, saya tegaskan batalkan itu," kata Eko di Mako Brimob Polda Riau, Kota Pekanbaru, Jumat (24/8/2018).

Eko tidak merincikan alasan dia menolak kegiatan deklarasi #2019gantipresiden yang rencananya dihadiri oleh Neno Wariman dan Ahmad Dhani di Kota Pekanbaru tersebut. 

Dia hanya mengatakan bahwa kegiatan itu tidak memberikan manffat dan akan memberikan dampak buruk bagi kondusifitas Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau, yang saat ini mulai menuai pro dan kotra akibat rencana kegiatan itu. 

"Ngga ada manfaatnya, mudharatnya banyak," tegasnya. 

Deklarasi 2019 ganti presiden rencananya akan digelar di Kota Pekanbaru pada 26 Agustus mendatang. Sejumlah tokoh nasional seperti Neno Warisman hingga Ahmad Dhani rencananya akan hadir dalam kegiatan yang digelar pada Minggu pagi lusa. 

Namun, beberapa hari sebelum kegiatan itu dilakukan, berbagai elemen masyarakat melakukan penolakan. Salah satunya adalah Ormas Pemuda Pancasila Riau, yang bahkan mengancam akan menutup paksa Bandara Pekanbaru jika Polisi tetap memberikan izin kegiatan tersebut. 

Selain itu, sejumlah mahasiswa juga tercatat dua kali melakukan aksi demonstrasi menolak rencana deklarasi itu. Kemudian Ikatan Keluarga Nias Riau terpantau turut melakukan hal yang sama. 

Dilain sisi, sejumlah spanduk yang mendukung kegiatan itu juga menyebar di berbagai sudut kota Pekanbaru.

Begitu juga beberapa kelompok masyarakat menyatakan mendukung kegiatan itu, baik disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial. 

Polda Riau sendiri hingga kini belum mengeluarkan izin rencana deklarasi tersebut.

Namun, medio pekan ini beredar luas di media sosial surat yang dikeluarkan Polresta Pekanbaru yang intinya tidak diberikannya izin delrasi tersebut. 

Saat itu, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Riau Kombes Trijan Faisal sempat memberikan pernyataan bahwa panitia deklarasi #2019gantipresiden memang telah menyampaikan surat ke Polresta Pekanbaru. 

Namun, Polda Riau sendiri belum mengambil sikap dan memilih untuk melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan fenomena pro dan kontra yang masih terjadi.

Deklarasi Ditunda Hingga September
Sementara itu, pada kesempatan lain Panitia Presidium Deklarasi 2019 Ganti Presiden mengundur jadwal deklarasi yang semula akan digelar pada 26 Agustus 2018 menjadi tanggal 2 September 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Husni Thamrin dalam jumpa pers bersama di Pekanbaru, Jumat siang pasca penegasan Kapolda Riau untuk membatalkan aksi tersebut.

Ia menyampaikan pengunduran jadwal ini dikarenakan adanya dua alasan yang membuat panitia harus membatalkan deklarasi tersebut.

Alasan pertama, yaitu belum diberinya izin keramaian oleh kepolisian setempat, baik itu dari Polresta Pekanbaru maupun dari Polda Riau.

"Izin keramaian yang dikirim pada tanggal 20 Agustus hingga hari ini belum juga direkomendasikan oleh kepolisian," ungkap Husni Thamrin yang juga Ketua FPI Kota Pekanbaru itu.

Selanjutnya, ia mengatakan panitia terlebih dahulu ingin menyesuaikan jadwal deklarasi dengan jadwal deklarasi di beberapa daerah lainnya yakni Surabaya dan Pontianak yang juga digelar pada tanggal 26 Agustus 2018.

"Atas dasar itulah, kami memutuskan untuk mengundurkan deklarasi ini hingga 2 September 2018," tutupnya. [Don]