Beritariau.com Pekanbaru - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Yose Saputra, meradang saat ditantang membeberkan dan melaporkan dugaan mafia proyek APBD yang dikuasai oleh Sarjoko alias Asun oleh pengamat hukum, Yusuf Daeng. 

"Dalam waktu dekat ini kita akan ke Kejati Riau. Ini berkaitan dengan persoalan mafia proyek itu (asun,red) dan pasti ini adalah bukti bahwa DPRD adalah fungsi dari pengawasan. Tunggu saja tanggal mainnya," cetus Yose, kepada beritariau.com, Rabu (09/08/17).

Sebelumnya, pengamat hukum, Yusuf Daeng, mengatakan, permasalahan APBD atau yang menyangkut uang negara bukan bersifat delik aduan. Jika DPRD menemukan kejanggalan dan temuan harus segera dilaporkan. 

DPRD diminta tidak hanya pandai bersorak sana sini. Asalkan ada bukti pendukung yang cukup maka ini bisa masuk dalam ranah hukum.

Persoalan ini mencuat saat Anggota DPRD Pekanbaru, Yose Saputra, mengungkapkan bahwa dirinya siap bersaksi dan memberikan data-data dan bukti-bukti mana saja perusahaan Asun yang mengendalikan proyek APBD bernilai miliaran rupiah ini.

Asun sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekanbaru, dituding meloloskan proses lelang dalam pengerjaan proyek yang ada di Kelurahan. Informasi ini menurutnya jelas dan akurat kok. 

"Saya masih di Jakarta. Kalau untuk mengusut biar Kejati Riau yang akan mengusut. Pepatah melayu, banyak cakap banyak tak elok. Jadi wait and see saja," singkatnya.

Sarjoko alias Asun dari pemberitaan sebelumnya membantah kalau dirinya memainkan proyek APBD miliaran rupiah. Menurutnya, tuduhan itu jelas tak beralasan dan tidak bertanggungjawab. "Biar Tuhan saja yang tahu Pak. Tak ada itu," ucapnya belum lama ini.

Dia juga mengelak dan membantah kalau dirinya kerap bermain proyek dan mengaturnya. "Mana mungkin saya ngatur proyek. Kalau dapat proyek iya," elaknya. [bam]