Beritariau.com Pekanbaru - Defisit anggaran yang melanda Kota Pekanbaru, masih tetap berlanjut. APBD Tahun 2017 yang diasumsikan mencapai Rp2,4 triliun, pencapaiannya hanya Rp1,7 triliun. Anjloknya APBD Pekanbaru, disebabkan beberapa hal. Salah satunya hilangnya Rp400 miliar Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau .

"Awak ditargetkan Rp140 miliar saat ini saja baru terealisasi tidak sampai 1 persen (tidak sampai satu miliar,red) Kata Ketua DPRD kota Pekanbaru, Sahril SH, Selasa (08/08/17).

Pihaknya dibuat bingung dengan hasil pencapaian yang terjadi di Kota Pekanbaru saat ini. Jalan keluarnya, politisi dari Partai Golkar itu akan melakukan rasionalisasi besar-besaran untuk anggaran yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Tak ada jalan lain, solusinya anggaran OPD kita rasionalisasi di APBD Perubahan tahun 2017 ini," tegas Sahril.

Menurut Sahril kondisi keuangan diprediksi akan terus turun sampai tahun 2018 nanti. Diprediksi, APBD tahun 2018 mencapai Rp2,2 Triliun dengan pencapaian Rp1,7 Triliun.

Akibat penurunan ini, maka yang jadi sasaran adalah lesunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Karena PAD Tahun 2017 saat kni diasumsikan Rp800 miliar hingga bulan Agustus ini baru mencapai Rp240 miliar.

"Dari keterangan Pemerintah kota dan OPD maksimal pencapaiannya PAD Rp600 miliar, artinya kehilangan 200 miliar. Belum lagi kehilangan dana bagi hasil pusat, belum bagi hasil provinsi," tuturnya.

Untuk menggenjot PAD di Pekanbaru ini, Sahril minta Dispenda Pekanbaru harus mengejar pendapatan dari berbagai sektor seperti pajak restoran, retribusi parkir dan pajak lainnya.

"Harus di genjot (PAD,red) agar target pencapaiannya bisa maksimal dan sesuai target," sebutnya.

Ditanya soal PAD tidak tercapai akibat belum diberlakukan sistem online saat ini, Sahril membenarkan. 

"Memang itu (sistem online,red) belum diberlakukan sehingga terjadi kebocoran, selain itu ada beberapa retribusi yang dihapus pusat sehingga kita banyak kehilangan kita sumber pajak," keluhnya. [bam]