Beritariau.com, Kampar - Kantor Layanan Operasional (KLOK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Kampar di Jalan A Rahman Saleh Bangkinang dikeluhkan warga. Warga mengaku pelayanan di kantor itu tersendat akibat jumlah petugas yang terbatas.

Derisman Roy (50), salah seorang warga Bangkinang mengungkapkan, banyak warga harus pulang ke rumahnya karena tak dapat nomor antrian. Bahkan, sebagain warga itu datang jauh-jauh dari pesolok Kabupaten Kampar

"Nomor antriannya hanya sampai 35 dalam satu padahal mereka melayani orang se-Kabupaten Kampar," ujar kepada wartawan, Selasa (7/10/14) .

Diungkapkannya, jumlah warga yang datang untuk mengurus kartu peserta BPJS sangat tak sebanding dengan jumlah petugas yang melayani.

Hal senada juga dikatakan Erizal (27), warga Desa Lubuk Agung, Kecamatan XIII Koto Kampar. Menurutnya, banyak diantara warga yang mengurus BPJS membutuhkan pelayanan yang cepat karena sebagian besar tak mampu membayar tarif di rumah sakit.

"Dalam tiga hari harus selesai BPJS. Kalau tidak, akan dikenakan tarifnya sama dengan pasien umum," ujar pria yang akrab disapa Eri ini.

Lebih lanjut Eri minta agar pihak BPJS Kesehatan menambah petugas di KLOK BPJS Kesehatan Kampar.

Keluhan serupa juga disampaikan Ahmad (40), warga Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu. Bahkan, Ia mengaku sudah tiga kali bolak balik ke Kantor BPJS di Bangkinang. Namun tetap saja tak dapat nomor antrian untuk mendapatkan pelayanan.

“Saya sampai di sini jam 10 pagi tak ada lagi nomor antrinya," tutur Ahmad. Menurutnya, masyarakat sudah ada kesadaran untuk mengurus BPJS. Namun prosedur pelayanan dan pengurusannya masih rumit.

Terkait hal ini Kepala Kantor Layanan Operasional  (KLOK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Kampar Wilya Astriani ketika dikonfirmasi permasalahan ini mengakui bahwa petugas di KLOK BPJS Kampar sangat minim. Untuk itu pihaknya memberlakukan sistem antrian untuk mendapatkan pelayanan.

Karena keterbatasan personil, dalam satu hari kantor BPJS Kampar membuka nomor antrian hingga antrian 50.

"Di seluruh Indonesia memang antri, sebab petugas terbatas. Kalau tak ada antrian dan dibatasi mungkin sampai malam di sini," ujar Wilya.

Diakuinya, KLOK BPJS Kampar sudah mengajukan penambahan pegawai namun sampai hari ini pegawai yang telah direkrut oleh BPJS pusat belum di distribusikan ke daerah termasuk ke Kabupaten Kampar.

Untuk menghindari masyarakat berdesak-desakan, KLOK BPJS Kampar memberikan solusi pengurusan kolektif melalui Pemerintah Desa.

"Supaya tak antrian, masyarakat silakan mengurus melalui Kades secara kolektif. Namun kalau diurus, kolektif harus ada legalitas dari Kades. Ini untuk menghindari calo," terang Wilya. [rif]