Beritariau.com, Pekanbaru - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyoroti pemborosan anggaran yang terjadi di gedung wakil rakyat, terutaman untuk pemberian honor ajudan merangkap sopir bagi masing-masing anggota DPRD Riau, serta biaya plesiran anggota dewan. Angkanya pun tak sedikit, mencapai Rp56,8 miliar.

"Saat anggaran di seluruh dinas di Provinsi Riau mendapat "jatah" rasionalisasi, sebaliknya para wakil rakyat justru seperti menghamburkan anggaran daerah," kata Koordinator FITRA Riau, Usman dikutip dari antarariau.com, Jumat (7/4/2017).

"Wakil rakyat kok pakai ajudan, ini dimana logikanya, kalau itu tidak menggunakan uang pribadi tidak masalah, tapi kalau menggunakan APBD ini luar biasa," katanya.

Meskipun sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi detai berkaitan dengan kebutuhan ajudan bagi masing-masing legislator Riau tersebut. Tapi yang jelas, ini berkaitan dengan rasionalisasi, dimana seharusnya seluruhnya, baik eksekutif maupun legislator melakukan efisiensi APBD.

Apapun alasannya, lanjut dia, kuasa anggaran yakni Sekretaris Daerrah Provinsi Riau, harus berani untuk tidak mengesahkan kebutuhan legislator yang berlebihan itu.

"Kuasa anggaran jangan takut dengan dewan, jika ada tekanan politik yang salah, ya dilaporkan saja ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman yang dikonfirmasi mengatakan dirinya akan memberikan penjelasan nanti. Sebab saat ini sedang dalam perjalanan. [red]