Beritariau.com Pekanbaru - Pengadaan mobil dinas oleh Pemko Pekanbaru, dinilai terlalu berlebihan dan pemborosan. Mengingat saat ini keuangan daerah dilanda krisis berkepanjangan dan minimnya pelayanan publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu dikatakan Koordinator FITRA Riau, Usman, kepada wartawan, saat dikonfirmasi, Jumat (24/3/17). Menurutnya, Pemko Pekanbaru mengurungkan niatnya dalam melakukan pengadaan mobil dinas bagi pejabat dan memaksimalkan pelayanan di setiap perangkatnya.

"Utamakan dululah pelayanan publik. Ini (pengadaan mobil dinas) rasanya tidak etis," kata Usman.

Apalagi kata Usman, pengadaan mobil di setiap OPD Pemko Pekanbaru terlalu mubazir. Sebab, saat ini saja masih banyak mobil-mobil pejabat yang mangkrak dan tidak digunakan.

"Maksimalkan saja kendaraan mobil dinas yang ada. Daripada membeli kendaraan dinas yang baru dan menghabiskan anggaran yang sangat besar," ucapnya.

Mengingat, persoalan mobil dinas saat ini dilingkungan Pemko Pekanbaru banyak menuai persoalan. Terlebih, beberapa pejabat Pemko bahkan belum ada yang mengembalikan kendaraan dinas yang dipinjamkan.

"Sampai hari ini saja banyak yang belum dibalikkan mobilnya. Ini sudah mau beli mobil yang baru. Berpikir ulang lagilah," pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Alex Kurniawan, mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah mempersiapkan pembelian unit kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat yang diperuntukkan bagi pejabat yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Kendaraan dinas itu meliputi roda dua dan roda empat. Untuk roda dua dirinya tidak begitu ingat, namun untuk roda empat dia memperkirakan sekitar 25 unit kendaraan dengan nilai total Rp11 miliar. Termasuk mobil dinas untuk Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik nantinya. [bam]