Beritariau.com, Pekanbaru - Maraknya praktik Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari peran pimpinan yang meminta setoran sehingga anak buah dibiarkan berbuat praktik tidak terpuji tersebut.

"Pungli seperti kentut, berbau tapi tidak nampak. Lihat saja di semua SKPD ada pungli, urus SIM ada pingli, urus izin ada pungli, masuk sekolah ada pungli," kata Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Nasruddin Nasution, ditemui di DPRD Kota Pekanbaru, Selasa, (18/10/16).

Meskipun begitu, Nasruddin masih tetap yakin bila oknum pelaku Pungli, bisa diberantas asalkan ada niat yang serius dari pimpinan dengan cara melakukan tindakan memberi sanki yang tegas.

"Kalau memang kedapatan oknum yang melakukan pungli, langsung pecat saja, jangan kasih ampun, harus tegas jangan hanya dibiarkan. Pungli harus diberantas sampai benar-benar hilang," tegasnya.

Dia menyebutkan, persoalan pungli tersebut sebenarnya bukanlah barang baru. Fenomena itu terjadi karena adanya permintaan dari atas hingga dituruti oleh yang bawah.

"Semacam berjenjang. Karena Pimpinan paling atas juga ikut minta setoran makanya dibawah dibiarkan berbuat. Itu bukan rahasia umum lagi," terangnya.

Dia mencontohkan persoalan itu seperti yang terjadi di sekolah, setiap tahun ajaran baru saja, oknum kepala sekolah dan oknum guru memanfaatkan peluang pungli ini menjadi bisnis tahunan.

"Masuk sekolah saja bayar padahal sudah diberitahu gratis. Seragam bayar, ada kagi saya dapat laporan siapa yang tidak les tidak naik kelas. Jadi ini memberatkan, mau tidak mau harus dibayar walau berat. Ini saja sudah meresahkan para orang tua," tutupnya. [bam]