Beritariau.com, DUMAI — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai bersama Kejaksaan Negeri Dumai memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya.

Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal, Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Sigit Waseso, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Fadly Maulana.

Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Sigit Waseso menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung penegakan kepatuhan badan usaha terhadap ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk melalui langkah hukum sesuai kewenangan kejaksaan.

"Kami siap mengawal dan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan dan prosedur hukum terhadap badan usaha yang belum patuh terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal berharap forum tersebut dapat mendorong seluruh pekerja di Kota Dumai memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal. Dengan demikian, hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Fadly Maulana mengatakan, perluasan perlindungan pekerja membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum maupun unsur terkait lainnya.

Dia mengapresiasi sinergi yang telah terbangun bersama Pemerintah Kota Dumai dan jajaran Forum Kepatuhan dalam mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan data hingga Oktober 2026, tingkat Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Dumai mencapai 50,18 persen atau setara dengan 71.147 pekerja yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut Fadly, capaian tersebut menjadi indikator perkembangan perluasan perlindungan pekerja sekaligus tantangan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.

BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, akan terus mengintensifkan kolaborasi lintas sektor, memperluas pendaftaran pekerja dari berbagai segmen, serta mengembangkan program inovatif yang berorientasi pada perlindungan pekerja rentan. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target UCJ sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, forum dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang dimoderatori Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Dumai I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama. Diskusi melibatkan sejumlah perangkat daerah untuk membahas peran dan langkah koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui forum tersebut, diharapkan koordinasi dan tindak lanjut lintas sektor semakin kuat sehingga lebih banyak pekerja di Kota Dumai, terutama pekerja rentan, memperoleh perlindungan dari berbagai risiko sosial ekonomi selama bekerja. (*)