Beritariau.com, SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengerahkan aparatur sipil negara (ASN), tenaga pendidik hingga tenaga kesehatan untuk mempercepat pendataan masyarakat melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Hingga Rabu (11/11/2026), pendataan telah mencapai 60,59 persen atau sebanyak 40.929 kepala keluarga (KK) dari total sasaran yang menjadi acuan.

Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Meranti, Randolph Hutauruk, mewakili Bupati Asmar, di Kantor Dinsos P3AP2KB.

Kepala Dinsos P3AP2KB Meranti, Rhokaizal, mengatakan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak terlewat dari pendataan.

Menurutnya, data Perlinsos menjadi salah satu dasar penentuan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta membantu menyisir masyarakat di lingkungan masing-masing.

Randolph menegaskan, percepatan pendataan harus menjadi tanggung jawab bersama. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat yang telah terdaftar dalam Perlinsos tidak otomatis menjadi penerima bantuan sosial.

Penetapan penerima tetap melalui proses verifikasi dan pemadanan data sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memperluas jangkauan, BKPSDM akan mendorong keterlibatan pejabat struktural di OPD dan kecamatan. Dinas Pendidikan mengusulkan pelibatan kepala sekolah, sementara Dinas Kesehatan mengoptimalkan jaringan tenaga kesehatan hingga tingkat desa.

Pemkab Meranti juga mengimbau masyarakat mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memudahkan pendaftaran maupun pengajuan sanggahan secara mandiri.

Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap cakupan pendataan semakin luas sehingga masyarakat yang berhak dapat terakomodasi dalam basis data perlindungan sosial. (*)