Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Simpang Panam, Pekanbaru. Dari total 166 persil lahan yang telah diidentifikasi, sebanyak 92 persil sudah dapat diproses untuk pembebasan.

Percepatan tersebut dibahas dalam rapat pengadaan tanah yang dipimpin Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Rapat Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026). Rapat turut dihadiri Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

SF Hariyanto menegaskan, seluruh kendala yang menghambat proses pengadaan tanah harus segera diselesaikan agar pembangunan flyover dapat berjalan sesuai rencana.

"Untuk proses tentunya akan kita percepat. Semua yang menjadi kendala akan diselesaikan dan proses ganti rugi lahan akan dibayarkan," tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, menjelaskan masih terdapat persoalan teknis yang menghambat pembebasan sebagian lahan.

Kendala utama berada di kawasan Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya yang belum memiliki data leger jalan. Akibatnya, pengukuran Ruang Milik Jalan (Rumija) belum dapat dilakukan untuk menentukan batas lahan.

Berbeda dengan Jalan HR Soebrantas yang sudah memiliki data leger jalan sehingga pengukuran Rumija dapat dilaksanakan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Riau bersama BPJN tengah menyiapkan surat keterangan sebagai dasar penentuan batas Rumija. BPN juga diminta memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang masih kurang.

Pemprov Riau berharap percepatan pengadaan tanah ini dapat menuntaskan hambatan administrasi dan teknis, sehingga pembangunan Flyover Simpang Panam segera terealisasi.

Proyek tersebut diharapkan menjadi solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Simpang Panam yang selama ini menjadi salah satu titik kemacetan di Kota Pekanbaru. (*)