Harga TBS Sawit Mitra Swadaya Riau Turun, Umur 9 Tahun Jadi Rp3.719,99 per Kg

Beritariau.com, PEKANBARU – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mitra swadaya di Provinsi Riau kembali turun untuk periode 11–17 November 2026. Untuk tanaman umur 9 tahun, harga ditetapkan sebesar Rp3.719,99 per kilogram atau berkurang Rp9,49 dibandingkan pekan sebelumnya.
Penetapan harga dilakukan Dinas Perkebunan (Disbun) Riau bersama tim penetapan harga dalam rapat, Selasa (10/11/2026). Penurunan dipengaruhi melemahnya harga jual crude palm oil (CPO) dan kernel.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Disbun Riau, Defris Hatmaja, mengatakan harga CPO turun Rp23,29 per kilogram, sedangkan harga kernel berdasarkan data penjualan yang digunakan dalam penetapan mengalami perubahan sesuai perusahaan.
"Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga CPO dan kernel," jelas Defris.
Penetapan harga TBS pekan ke-42 tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025. Perhitungan menggunakan indeks K sebesar 93,76 persen dengan harga cangkang Rp21,49 per kilogram.
Harga TBS ditetapkan berdasarkan kelompok umur tanaman. Untuk umur 3 tahun sebesar Rp2.878,62 per kilogram, umur 4 tahun Rp3.211,57, umur 5 tahun Rp3.447,52, umur 6 tahun Rp3.580,70, umur 7 tahun Rp3.661,43, dan umur 8 tahun Rp3.705,87 per kilogram.
Sementara tanaman umur 10–20 tahun ditetapkan Rp3.680,99 per kilogram. Selanjutnya, umur 21 tahun Rp3.618,73, umur 22 tahun Rp3.547,08, umur 23 tahun Rp3.465,61, umur 24 tahun Rp3.403,92, umur 25 tahun Rp3.353,30, umur 26 tahun Rp3.335,07, umur 27 tahun Rp3.306,89, umur 28 tahun Rp3.253,47, umur 29 tahun Rp3.214,21, dan umur 30 tahun Rp3.124,47 per kilogram.
Defris menegaskan, Disbun Riau bersama tim penetapan harga terus berupaya memperbaiki tata kelola penetapan harga TBS agar berjalan sesuai regulasi dan memberikan keadilan bagi petani maupun perusahaan mitra.
Upaya tersebut mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Perbaikan tata kelola diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. (*)

