Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi Riau terus memantau dan mendorong percepatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat tersebut mencakup 7.046 unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan rumah penerima bantuan dapat dituntaskan hingga akhir Desember 2026.

Perkembangan program tersebut dibahas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Iswanto, di Kantor Gubernur Riau, Rabu (23/9/2026).

SF Hariyanto mengatakan progres pembangunan di lapangan terus menunjukkan peningkatan. Ia menyebut pengerjaan rumah penerima bantuan saat ini berada pada tahapan yang berbeda-beda, mulai dari pembangunan awal hingga rumah yang telah selesai sepenuhnya.

"Hari ini kami bersama Kepala Balai Perumahan membahas progres Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Bapak Presiden. Alhamdulillah, progres fisik di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan," ujar SF Hariyanto.

Dari total 7.046 unit rumah yang mendapatkan BSPS, sebanyak 272 unit disebut telah rampung 100 persen berdasarkan progres yang disampaikan Pemprov Riau.

SF Hariyanto menegaskan program tersebut menggunakan dana pemerintah pusat dan ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2026. Pemprov Riau juga mulai mempersiapkan usulan program BSPS untuk tahun 2027.

"Program ini menggunakan dana pemerintah pusat dan ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2026. Untuk tahun 2027, kami sedang menyusun usulan baru yang realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan pusat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto menjelaskan, program BSPS di Riau saat ini mencakup 7.046 unit rumah swadaya. Bantuan tersebut merupakan program yang bersumber dari APBN sesuai arahan pemerintah pusat.

"Terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekarang kita bangun di sini ada 7.046 unit rumah swadaya. Bantuan ini merupakan dari dana APBN sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," tutur Iswanto.

Ia menyebut penyaluran bantuan kepada penerima terus berjalan dan saat ini telah mencapai sekitar 3.000 unit. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 276 unit rumah telah selesai dikerjakan.

Iswanto mengatakan penyaluran anggaran ditargetkan tuntas pada pertengahan Oktober 2026. Setelah itu, pengerjaan fisik seluruh rumah penerima bantuan ditargetkan selesai paling lambat akhir Desember 2026.

"Penyaluran dana saat ini sudah mencapai sekitar 3.000 unit, dengan fisik rumah yang selesai terbangun sebanyak 276 unit. Penyaluran anggaran ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan seluruh pengerjaan fisik ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Desember," ungkapnya.

Setiap penerima BSPS memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Dana tersebut disalurkan langsung pemerintah ke rekening bank penerima untuk mendukung proses peningkatan kualitas rumah.

Program ini diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan program.

"Setiap rumah menerima bantuan sebesar Rp20 juta, anggaran disalurkan dari pemerintah langsung ke rekening bank penerima. Bantuan bedah rumah ini diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan masuk dalam kelompok ekonomi desil empat," kata Iswanto.

Dari seluruh kabupaten/kota di Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi terbesar, yakni 1.000 unit rumah.

Menurut Iswanto, besarnya alokasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut yang dinilai cukup tinggi.

"Alokasi terbesar berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu sebanyak 1.000 unit. Karena wilayah tersebut memiliki jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan cukup tinggi," pungkasnya.

Dengan ribuan rumah masuk dalam program BSPS, pemerintah berharap kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Riau dapat terus meningkat. Percepatan pembangunan di lapangan menjadi kunci agar seluruh unit yang telah dialokasikan dapat benar-benar selesai dan dimanfaatkan masyarakat sebelum pergantian tahun. (*)